Tampilkan postingan dengan label ber-Agama. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ber-Agama. Tampilkan semua postingan

Wisata Religi Borobudur di Hari Waisak

Magelang/Jateng (WartaMerdeka) - Kegiatan perjalanan wisata pengenalan/Famtrip ini mengambil obyek wisata di kawasan Candi Borobudur, Magelang Jawa Tengah dan Yogyakarta, berlangsung selama 6 hari dari 27 Mei hingga 1 Juni 2018. 

Peringatan Hari Waisak 2562 BE pada 29 Mei nanti, dimanfaatkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) adakan Familirization Trip (Famtrip) dengan mengundang 16 Pemuka Agama Budha (Monk) dan media (jurnalis) dari Thailand dan Vietnam. 

Kegiatan yang digagas Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kemenpar bekerjasama dengan KBRI Hanoi, Vietnam serta perwakilan Bhante dari Indonesia, merupakan upaya mempromosikan pariwisata Indonesia melalui perayaan Waisak 2018 (2562 BE) yang dirayakan oleh umat Budha di Indonesia dan dari seluruh dunia yang di pusatkan di Kompleks Candi Borobudur pada 29 Mei 2018 mendatang. 

"Kegiatan famtrip ini sebagai upaya mempromosikan Candi Borobudur dan sekitarnya kepada para monk dan pengikutnya; komunitas umat Buddha, dan para jurnalis dari Thailand dan Vietnam guna meningkatkan kunjungan umat Budha sebagai wisman datang ke Indonesia,” kata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kemenpar Prof.DR. I Gde Pitana, M.Sc (27/5). 

Peserta Famtrip Vesak Day 2562 BE, terdiri dari enam jurnalis, sembilan monk dari Thailand dan Vienam, dan satu pendamping dari KBRI Hanoi, akan mengunjungi obyek wisata di sekitar Borobudur Magelang dan Yogyakarta antara lain; Candi Borobudur, Prambanan, Sewu, dan Ratu Boko, Desa Wisata Candirejo, Omah Kecebong Tourism Village, Keraton dan Taman Sari Yogyakarta, serta Malioboro. 

Perjalanan wisata pengenalan perayaan Waisak dimulai dengan prosesi arak-arakan dari pelataran Candi Mendut yang terbagi dalam tiga tahap. Pertama, pengambilan air berkat dari mata air (umbul) Jumprit di Kabupaten Temanggung dan penyalaan obor menggunakan sumber api abadi Mrapen, Kabupaten Grobogan. Kedua, ritual Pindapatta, yaitu pemberian dana makanan kepada para bhikkhu/bhiksu oleh masyarakat (umat) untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kebajikan. Ketiga, ritual Samadhi pada detik-detik puncak bulan purnama. Penentuan bulan purnama berdasarkan perhitungan falak sehingga puncak purnama bisa terjadi pada siang hari. 

Foto: Dispen.Kemenpar 
Share:

Penghayat Kepercayaan Sambut Baik Putusan MK soal Kolom Agama di KTP

Mahkamah Konstitusi (MK) hari Selasa (7/11) mengeluarkan keputusan yang membatalkan Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan keputusan ini, negara wajib mengakui dan menulis "Penghayat Kepercayaan" dalam kolom agama, yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Keputusan ini disambut baik dan rasa syukur warga penganut Penghayat Kepercayaan di Indonesia, termasuk di Surabaya.

Masyarakat penganut Penghayat Kepercayaan di Surabaya mengungkapkan rasa syukurnya, atas keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judisial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Keputusan MK itu memungkinkan Penghayat Kepercayaan dituliskan dalam kolom Agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selama ini warga Indonesia penganut Penghayat Kepercayaan menerima KTP dengan kolom agama yang dikosongi atau tidak diisi.

Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Pusat, Naen Soeryono berharap keputusan ini berdampak positif bagi pemenuhan hak sipil penganut Penghayat Kepercayaan, sebagai sesama warga negara yang berhak memperoleh pelayanan publik yang sama dengan penganut agama pada umumnya.

“Sangat bersyukur bahwa ini berdampak positif, terutama berdampak pada hak-hak sipil masyarakat Penghayat Kepercayaan, ya mulai dari pendidikan, KTP, hak Akta Perkawinan, dan seluruhnya,” kata Naen.

Pengurus Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) Pusat, Otto Bambang Wahyudi mengatakan, dirinya juga mensyukuri putusan MK yang merupakan hasil perjuangan warga Penghayat Kepercayaan, untuk memperoleh hak sebagai sesama warga negara.

“Kalau melihat dari saksi-saksi ahli, kemudian dari ungkapan Ketua MK sendiri, yang menyebutkan kalau agama-agama yang dari luar diakui, kenapa yang dari lokal sendiri, yang dari dalam negeri sendiri tidak diakui, itu namanya diskriminasi. Sehingga saya pada waktu itu sudah mengasumsikan kalau MK itu pasti akan menyetujui JR (judisial review) kita,” tukas Otto.

Di Indonesia, ada sekitar 190 organisasi atau kelompok Penghayat Kepercayaan, dengan jumlah pengikut yang diperkirakan mencapai 12 juta. Sementara di Jawa Timur saja, terdapat sekitar 60 organisasi dengan anggota sebanyak 2,4 juta.

Menurut Naen Soeryono, sebelumnya banyak hak warga Penghayat Kepercayaan yang diabaikan dan cenderung mendapat perlakuan diskriminatif dalam layanan kependudukan, pendidikan, hingga penerimaan pegawai negeri sipil dan TNI-Polri.

“Masih banyak pengurusan KTP yang masih dikosongkan, tidak ditulis, dengan demikian maka interprestasi dari masyarakat umum kalau KTP agama terus kosong, itu menimbulkan stigma yang negatif pada masyarakat Penghayat Kepercayaan. Misalnya, mereka dikatakan tidak beragama dan atheis, serta sebagainya. Yang kedua, diskriminasi terhadap masalah-masalah pendidikan, anak-anak Penghayat Kepercayaan, mereka tidak boleh mengatakan bahwa saya orang Penghayat Kepercayaan. Guru selalu mengatakan, kalian harus tunduk pada salah satu agama. Yang ketiga adalah, penerimaan pegawai negeri sipil (PNS), terus masalah-masalah yang muncul yaitu sumpah jabatan, ini masih ada kendala,” tambah Naen.

Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Heather Variava ketika berkunjung ke Surabaya hari Rabu (8/11) menyempatkan diri berkunjung ke Sanggar Penghayat Kepercayaan di kota pahlawan ini. Usai dialog, Heather Variava mengatakan kepada VOA bahwa keberagaman di Indonesia termasuk dalam hal agama dan kepercayaan, adalah karakteristik yang menjadikan Indonesia negara yang kuat.

“Surabaya seperti Indonesia umumnya adalah kota dan negara yang sangat beragam, dan keberagaman agama di Indonesia salah satu karakteristik yang membantu Indonesia menjadi negara yang snagat kuat, damai, dan terbuka. Dan nilai-nilai ini, keterbukaan terkait dengan agama adalah nilai-nilai yang berada di Amerika Serikat dan juga di Indonesia,” ujar Heather.

Pengamat Sosial dan Dekan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Sucahyo Tri Budiono mengungkapkan, keputusan MK terkait pengisian dan pengakuan Penghayat Kepercayaan pada kolom agama di KTP, dapat dipastikan menimbulkan pro dan kontra. Meski demikian, pengakuan hak sipil yang sama bagi warga Penghayat Kepercayaan, menunjukkan kebesaran Indonesia yang beragam dalam persatuan.

“Dari sisi orang agamis memandang bahwa, mereka mungkin agak keberatan, dalam tanda kutip, karena menyetarakan Penghayat Kepercayaan itu dengan Agama, tapi dari sisi penganut Penghayat Kepercayaan itu merupakan sesuatu berkah, karena mereka bisa mengekspresikan eksistensi dirinya lebih terang-terangan. Nah dengan adanya keputusan MK ini merupakan angin segar. Kalah saya sih memandangnya, inilah sebenarnya Indonesia yang bersatu dalam keberagaman, yang beragam dalam satu kesatuan. Mereka ada sebelum agama-agama formal itu ada,” tutur Sutjahjo.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam siaran pers yang diterima VOA menyatakan, akan menerima dan melaksanakan putusan MK terkait pengisian Penghayat Kepercayaan pada kolom KTP. Selain itu pihak pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, untuk mendapatkan data Penghayat Kepercayaan yang ada di Indonesia. Data itu akan dipakai untuk memperbaiki aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), serta mensosialisasikan keputusan MK itu pada masyarakat. [pr/em]

Sumber / Copyright : voaindonesia.com
Share:

Masih Alinejad, perempuan Iran penggagas gerakan lepas hijab



Perempuan Iran 
Para perempuan di Iran mengenakan pakaian serba putih pada hari Rabu dan membuang hijabnya sebagai bentuk protes terhadap kewajiban berpakaian di negara itu.

Sebuah kampanye baru di media sosial yang menentang kewajiban berhijab bagi kaum perempuan di Iran meraih banyak dukungan di negara itu.

Dengan menggunakan tanda pagar bertuliskan #whitewednesdays, para netizen mengunggah berbagai foto dan video mereka yang mengenakan hijab berwarna putih atau pakaian serba putih sebagai ungkapan protes.

Gagasan ini dikemukakan oleh Masih Alinejad, pendiri My Stealthy Freedom, sebuah gerakan daring yang menentang kewajiban berhijab di Iran.

Sebelum revolusi Islam pada tahun 1979, banyak perempuan Iran mengenakan pakaian ala barat, termasuk memakai rok mini dan atasan lengan pendek, namun semua ini berubah ketika mendiang Ayatollah Khomeini berkuasa.

Kaum perempuan di Iran bukan hanya dipaksa untuk menutupi rambut mereka sesuai dengan suatu tafsir atas suatu aturan Islam, tapi mereka juga berhenti memakai riasan dan mulai memakai atasan yang melebihi lutut.

Lebih dari 100.000 perempuan dan pria turun ke jalan-jalan untuk melakukan demonstrasi menentang undang-undang tersebut pada tahun 1979, dan perlawanan terhadap kebijakan itu tidak pernah hilang.

Dalam waktu tiga tahun, lembaga My Stealthy Freedom sudah menerima lebih dari 3.000 foto dan video yang memperlihatkan para perempuan tanpa hijab.

Foto-foto yang diunggah dalam situs My Stealthy Freedom biasanya diambil secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh pihak berwenang, #whitewednesdays merupakan wadah bagi para perempuan yang ingin menunjukkan diri mereka tanpa hijab di depan umum.


Mengambil resiko


Kini di minggu kelima, tagar #whitewednesdays sudah menarik banyak pengikut - lebih dari 200 video dikirim ke Alinejad dalam dua minggu pertama, beberapa di antaranya sudah disaksikan sebanyak 500.000 kali.

"Saya sangat terpacu untuk turut serta dalam kampanye ini," tutur salah seorang kontributor dalam sebuah video saat ia berjalan kaki di sebuah jalan protokol. "Saya ingin berbicara kepada Anda tentang nasib saya yang terkungkung, mereka memaksa saya mengenakan hijab sejak saya berusia tujuh tahun," katanya sambil melepaskan hijabnya, "padahal saya merasa tidak pernah berkomitmen terhadapnya dan tidak akan pernah."

Alinejad mengatakan ia kagum atas keberanian yang ditunjukkan oleh para perempuan tersebut - beberapa diantaranya mengirim video yang memperlihatkan mereka tengah berjalan-jalan tanpa mengenakan hijab sama sekali.

"Ketika saya menyatakan kekhawatiran saya tentang keamanan (seorang perempuan yang mengirimkan video)," kata Alinejad, "ia menjawab bahwa ia lebih suka membahayakan pekerjaannya daripada terus hidup di bawah penindasan yang diderita perempuan Iran selama 38 tahun terakhir."

Bagi Alinejad, proyek ini merupakan sesuatu yang didorong oleh cinta, oleh hati. Ia menjalankan kampanye itu sendirian, terkadang mendapat mantuan sejumlah relawan, dan kadang-kadang ia begadang sepanjang malam untuk mengunggah video secara online.

Sebagian besar foto dan video berasal dari Iran, namun ada juga yang datang dari Arab Saudi (yang juga mewajibkan hijab) dan yang lebih jauh lagi, dari Eropa dan Amerika Serikat.

Seorang perempuan di Afghanistan menuliskan kekagumannya terhadap kampanye ini serta para peserta yang terlibat di dalamnya, meskipun ia sendiri terlalu takut untuk memajang foto tanpa hijab.

Afghanistan sendiri tidak mewajibkan perempuan untuk mengenakan hijab, namun banyak gadis remaja serta perempuan dewasa dipaksa oleh keluarga mereka untuk memakainya.


Reaksi balik media


Alinejad mengatakan ia turut serta dalam gerakan emansipasi perempuan Iran, serta kaum pria yang mendukung mereka.


Seorang peserta mengatakan bahwa gerakan mereka penting karena "kalaupun bisa membuat saya dibui dan tidur dengan kecoak, gerakan ini akan sangat bermanfaat untuk membantu generasi berikutnya."

Alinejad memandang dirinya sebagai seseorang yang turut membantu kampanye, bukan memimpinnya.

Perempuan Iran, katanya, "memimpin diri mereka sendiri, mereka tidak membutuhkan saya, mereka hanya membutuhkan sebuah platform dan saya menyediakannya."

Namun langkah Alinejad harus dibayar mahal. Alinejad, yang tinggal di pengasingan di AS, belum pernah kembali ke Iran sejak 2009 dan saat ini tidak dapat kembali ke negara asalnya karena menghadapi risiko ditangkap.

Setelah digulirkannya kampanye ini, pimpinan redaksi kantor berita Tasnim Iran menerbitkan foto Alinejad bersama suaminya dan menyebutnya sebagai seorang pelacur.

Sementara sebuah situs berita yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusioner Islam Iran, Mashregh News, memasang foto lama keluarga Alinejad bersama ibunya, yang mengenakan busana cadar hitam yang menutupi kepala sampai kaki, beserta ayahnya. Foto tersebut dipasang dengan keterangan 'Mampuslah kamu, Masih."

Alinejad bersikap tegar, mengatakan bahwa tak satu pun reaksi balasan tersebut yang akan menghentikannya dalam berjuang merebut kambali kebebasan kaum perempuan.

Kini ia ingin mengarahkan kampanye itu menjadi suatu gerakan global terpadu, di mana makin banyak perempuan di seluruh dunia mengidentifikasi diri mereka dengan #whitewednesdays dan membuat suatu pernyataan bersahaja tentang berbusana, sebagai bentuk dukungan yang kuat.

Hak atas foto MY STEALTHY FREEDOM

Copyright : bbci.co.uk
Share:

Hegemoni cara Berfikir ber-Agama

"Siswa SMK N 7 Semarang Disuruh Masuk Islam kalau mau naik kelas"
Zulfa Nur Rahman putri Bapak Taswidi adalah seorang siswi sekolah SMK Negeri 7 Semarang yang beragama “Pengikut Penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki KTP (-)” diminta membuat surat pernyataan, dengan isi “kalau ingin naik kelas, ia harus mau pindah ke agama Islam.”

Ini merupakan awal dari Hegemoni cara Berfikir ber-Agama. Kalau hal ini didiamkan akan menjadi preseden buruk bagi pendidikan di Indonesia secara menyeluruh.

Guru pun memberikan opsi hanya sebagai kamuflase agar tidak dibilang diktaktorian dalam memaksa orang lain untuk ber-Agama sama dengan apa yang dianutnya.
Ada tiga opsi yang diberikan kepada Zulfa :

Naik kelas tapi harus pindah sekolahan.
Masih boleh sekolah di SMK Negeri 7 Semarang dengan sarat mengikuti dan masuk agama Islam. Ia akan disyahadatkan dan disaksikan oleh orang banyak.
Naik kelas tetapi masuk Islam dan mengikuti pelajaran baik teori dan praktiknya.
Margono yang juga seorang pengikut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yang ber-KTP (-) di Semarang, menyatakan sebenarnya pihak orang tua akan menggugat kebijakan sekolah yang diskriminatif tersebut. Tetapi pihaknya kesulitan mencari pengacara yang mau berpihak pada pengikut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Negara ini berdasarkan Pancasila, dan bukan negara hanya untuk agama tertentu, lanjut Margono.

SSM

Foto : nkrijayanews.blogspot.com/2016/09/ingin-naik-kelas-siswa-smk-n-7-semarang.html
Share: