Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Konser Musik Malaka di NTT Tingkatkan Geliat “Cross Border Tourism”


Potensi wisata di perbatasan NTT dimeriahkan konser musik
Malaka/Nusa Tenggara Timur ( WartaMerdeka ) - Konser Musik Malaka digelar di Lapangan Misi Paroki, Betun, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai upaya menjaring wisatawan mancanegara/wisman dari Timor Leste. Kepala Bidang Pemasaran Area II Regional III di Deputi Bidang Pemasaran I Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Hendry Noviardi di Malaka mengatakan, Konser Musik Malaka 2019 diharapkan menjadi atraksi wisata tersendiri di daerah perbatasan (crossborder tourism) dari Timor Leste.

Sebagai ikon daya tarik, penyanyi asal Timor Leste Maria Vitoria alias Marvi menjadi bintang utama. Konser yang didukung penuh Kemenpr itu terbukti sukses menghibur para penonton yang sudah memadati sejak sore hari. “Maria sangat energik dan sangat interaktif kepada penonton. Tidak salah kami mengundangnya untuk menarik penonton asal Timor Leste. Sebelum Maria, tarian kolosal seperti tebe, bidu, dan likurai jadi daya tarik lain,” ungkap Hendry.

Konser Musik Malaka digelar pada 24-25 April dengan target utama mendatangkan 1.000 wisatawan asal Timor Leste selama konser berlangsung. Penampilan Marvi, sukses membawakan 8 lagu, diantaranya lagu “Tua-tua Keladi” yang dipopulerkan Anggun C. Sasmi.

Meskipun terbata-bata berbahasa Indonesia, Tetapi juara ajang pencarian bakat The Voice Portugal itu sangat lincah membawakan beberapa lagu berbahasa Indonesia hingga lagu dangdut. Pada penghujung penampilan, tembang lawas dari Queen ‘Bohemian Rapsody’ juga sukses dibawakannya (pn/ma).| Foto: Dok. Kemenpar .|  Jaringan Indonesia Mandiri
Share:

Sapto Satrio Mulyo : Komitmen saya tentang Kearifan Lokal harga mati

Bogor, (WARTAMERDEKA) - Negara ini dibingkai dengan nilai Kearifan Lokal yang tersusun dalam
makna Bhineka Tunggal Ika, jadi menjaga dan mengedepankan nilai-nilai Kearifan Lokal adalah sebuah keniscayaan dan itu harga mati, setidaknya itulah komitmen moral dari seorang Sapto Satrio Mulyo, sebagai penggiat kearifan lokal di Kabupaten Bogor, pada Depokini saat di jumpai di Bogor, Rabu, (17/10/2018).

Baginya, mengedepankan nilai kearifan lokal menjadi prasyarat utama dalam membangun suatu tatanan peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, contohnya gotong royong, itu warisan nilai kearifan lokal, begitu mulianya sikap kegotong-royongan tersebut, katanya memberi contoh tentang nilai kearifan lokal.

Lalu, tambah Sapto lagi, "banyak nilai-nilai kearifan lokal, yang merupakan warisan leluhur bangsa ini yang sudah tergerus oleh modernisasi, saya tidak alergi dengan modernisasi, itu syah syah saja, modernisasi kita terima tetapi nilai nilai kearifan lokal yang sarat dengan tuntunan moral jangan ditinggalkan, agar bangsa ini kelak akan menjadi panutan dunia, bangsa yang modern tetapi nilai kearifan lokal tetap terjaga," imbuh Sapto memaparkan.

Kabupaten Bogor adalah termasuk daerah yang pesat kemajuannya namun nilai kearifan lokalnya, mulai sedikit terusik, dan jika tak segera disikapi maka nilai mulia dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Bogor akan pupus, musnah dan hanya menjadi dongeng sebelum tidur. Oleh karenanya harus ada sikap nyata untuk mengajak masyarakat Kabupaten Bogor agar mau kembali kepada kearifan lokal, saya berkomitmen untuk hal tersebut, ungkap caleg DPR RI Partai Nasdem ini.

Dirinya melanjutkan "saya akan terus gelorakan agar masyarakat di Kabupaten Bogor ini tetap menjaga nilai kearifan lokal seraya tidak menolak modernisasi, memang bukan hal yang mudah, oleh karenanya saya ingin hal ini sampai ke konstituen warga masyarakat Kabupaten Bogor, ini loh..ada caleg yang berkomitmen memajukan kabupaten Bogor dengan menjaga kearifan lokalnya," imbuh Sapto sungguh sungguh.

"saya akan sangat bangga dan berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bogor, jika Gerakan Kembali pada Kearifan Lokal mendapat dukungan positif, Yuk..kembali pada kearifan lokal agar tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat lebih mensejahterakan kita semua, saya siap mewujudkannya bersama masyarakat Kabupaten Bogor," pungkas Sapto. (MasGatot)  JIM / JTI
Share:

Cara Memilih Presiden yang Baik dan Benar

Jakarta, (WartaMerdeka) - Presiden yang bakal memimpin Negara Indonesia atau NKRI, seyogyanya kita memilihnya tidak dengan emosi, tetapi dengan hati yang tenang dan pikiran yang logis.

Yang perlu diingat, kita pun bertanggung jawab kepada Founding Father kita dan juga Anak Cucu Kita. Sehingga memilih Presiden tidak serta merta karena kesenangan Kalah Menang, seperti kita ngeFans pada sebuah Persatuan Sepak Bola.

Presiden akan mengatur Bangsa ini selama Lima Tahun ke depan, jadi harus melihatnya dari segala aspek, antara lain : Rekam Jejaknya, Pengalamannya, Prosentase Omongan dengan Prilakunya.

Mari kita telaah satu persatu, biar kita tidak salah pilih.

1. Rekam Jejaknya
Dari sini kita diajak lebih cerdas mencari siapa sesungguhnya Calon Presiden yang akan kita pilih? Apakah dia orang yang benar-benar baik, atau Srigala berbulu Domba?
Bagaimana caranya? Sekarang melalui Dunia Maya kita dengan mudah mendapatkan berita-berita.... tapi khan banyaknya yang hoax, betul. Olehkarenanya hanya baca dan percayai Media-media yang sudah terbukti kebenarannya, bukan Media-media abal-abal, Contohnya seperti Kompas, Suara Pembaharuan (sayangnya sudah tidak ada), Detik, dll, yang keberadaan Media Tersebut jauh sebelum adanya Reformasi 98. Untuk TV ya, TVRI.

Bagaimana dengan Media yang lain? Jadikan sebagai penguat atau pelemah data yang Anda sudah dapatkan dari Media-media yang kredibel tersebut sebelumnya, sehingga Anda tahu, yang mana yang berpihak dan yang mana yang tidak berpihak. Pintarkan diri Anda sendiri.

2. Pengalamannya
Dari pengalaman seseorang dan fakta yang ada, Anda dapat melihatnya, apakah Capres tersebut kapabel untuk dijadikan seorang Pemimpin setingkat Presiden, atau baru layak menjadi Pemimpin setingkat Lingkungan Masyarakat saja.

3. Prosentase Omongan dengan Prilaku
Dari fakta yang Anda dapatkan, apakah orang tersebut (Capres yang bakal Anda pilih), sudah berbuat hal-hal yang positif untuk Bangsa ini yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45, apakah sudah menjadi fakta konkrit, atau baru Janji-janji. Kalau baru janji-janji - lupakan Capres seperti ini.

Tidak kalah pentingnya, yang kita juga harus perhatikan adalah Prilaku Pendukungnya.

Prilaku Pendukung
Bagaimana dia mau jadi Presdiden kalau tidak bisa mengatur Pendukungnya menjadi Pendukung yang santun, karena jumlah pendukungnya jauh lebih sedikit dari Rakyat Indonesia yang kelak akan dipimpinnya. Kalau dia sudah tidak bisa mengatur para Pendukungnya, maka jelas dia tidak pantas apalagi cocok untuk jadi Presiden, lupakan Capres yang tidak bisa mengatur Pendukungnya, dengan segala alasannya.

Juga tidak boleh dilupakan. Pendukung yang memakai isu SARA, sudah pasti mereka akan menghancurkan NKRI kedepannya.

Karena kita sepakat dengan Kebhinekaan Bangsa ini, maka Prilakau Pendukung yang menggunakan isu SARA sudah jelas mereka akan menghancurkan NKRI dikemudian hari. Ingat, memilih Presiden, selain kita harus bertanggungjawab kepada Founding Father kita, juga kepada Anak Cucu kita.

Selamat Memilih Presiden yang Baik dan Benar.

Sapto Satrio Mulyo | Foto : Istimewa
Share:

Buruh se Jatim, mendukung Gus Ipul pada pilgub Jatim 2018

Surabaya, (WartaMerdeka) - Bersama ribuan buruh dan pekerja, Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Ke 45 tahun dan Hari Pekerja Indonesia Tahun 2018, di lapangan parkir timur GOR Delta Sidoarjo Jawa Timur, kemarin, Minggu (1/4/2018).

HUT SPSI ke 45 dan hari Pekerja Indonesia tahun 2018 ini, mengusung tema Mewujudkan Kebersamaan dan Kesejahteraan. Gus Ipul menyampaikan dua kata kunci yaitu kabeh sedulur kabeh makmur.

"Semoga di hari ulang tahun ini, perusahaan dan pekerjanya makmur, yang di desa dan di kota juga makmur," tutur Gus Ipul. 
Share:

Mentan dinobatkan sebagai "Bapak Jagung Nasional" oleh Komisi IV DPR-RI

Komisi IV DPR-RI Nobatkan Mentan Bapak Jagung Nasional 

Jakarta (WartaMerdeka) - Ketua Komisi IV DPR-RI, Edhy Prabowo menyampaikan apresiasinya atas kinerja Mentan tersebut dan mengatakan tak salah kalau Amran disebut bapak jagung nasional. 


Menteri Pertanian/Mentan Andi Amran Sulaiman banjir pujian dari anggota Komisi IV DPR-RI yang salah satunya membidangi sektor pertanian. Pujian itu datang karena belum lama ini Indonesia melakukan ekspor jagung untuk kesekian kalinya. 



Edhy juga memuji kerja keras Kementerian Pertanian yang dipimpin Andi Amran Sulaiman yang telah berhasil menyerap anggaran 2017 sebesar 90.44 persen serta mampu meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, khususnya ketersediaan 10 pangan strategis di 2017. 



Roem Kono Wakil Ketua Komisi IV, juga menyampaikan pujian serupa. “Saya dari wilayah Gorontalo menobatkan Mentan menjadi Bapak Pertanian, juga karena sukses mengembangan jagung, maka juga dinobatkan sebagai Bapak Jagung Indonesia,” ujarnya. 



Anggota DPR RI lainnya, Daniel Johan, mengatakan Mentan telah banyak keberhasilan pertanian saat ini terutama dalam hal peningkatan produksi. Ucapan yang sama juga disampaikan Michael Wattimena, yang menyebut Mentan sebagai konduktor yang mengatur pertanian sehingga 2016 meraih WTP dan bahkan serapan anggaran semakin tinggi hingga di atas 90% . "Kita patut beri apresiasi untuk capaian ini", puji Wattimena. 



Apresiasi ini diberikan setelah Mentan menyampaikan capaian program 2017 dimana pada 2017 anggaran terealisasi sebesar 90.44 persen di DPR (14/3). Dalam kesempatan tersebut Mentan juga menyampaikan rencana pelaksanaan anggaran tahun 2018 (ag/ab) | Foto: Istimewa 
Share:

Surya Paloh manifestasi lahirnya Politisi Negarawan Indonesia

Bekasi, (WartaMerdeka) - Menyimak wawancara Surya Paloh di sebuah acara di TV swasta, pernyataannya sungguh mengagumkan, hal itu diperkuat dengan film dokumenter pidatonya di depan para kader Nasdem, yang meyatakan bahwa dirinya sudah selesai, yang dilanjutkan dengan pernyataan  bahwa dirinya tidak ingin dicalonkan, baik untuk menjadi Capres maupun menjadi Cawapres.

Jadi ini jelas bukanlah sebuah manover politik, yang ujung-ujungnya mengincar untuk menjadi Cawapres dari Bapak Joko Widodo. Apalagi ketika mendengar yargon-yargon Nasdem yang lantang mengumandangkan "Jokowi Presidenku, Nasdem Partaiku"

Sungguh pelajaran politik yang sangat berharga bagi Bangsa dan Negara Indonesia, di tengah hingar bingar Gaduhnya Politik, yang saling menghujat, demi kepentingan para Politisi Politikus.

Semenjak Bung Karno, belum ada lagi yang dapat kita sebut sebagai "Politisi Negarawan", di kancah Politik Nasional, NKRI. 

Mungkin agar tidak salah paham, saya ingin berbagi terlebih dahulu, apa itu Politisi Negarawan dan apa itu Politisi Politikus?

Politisi Negarawan adalah seorang Praktisi Politik atau Pengamat Politik yang Buah Pikirannya "Berpengaruh Positif" pada pola pikir Kekuasaan dan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jelas, Politisi Negarawan memiliki pengaruh positif secara langsung pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 

Jadi kita tidak saling mencoba untuk menyodorkan si Badu yang bukan Praktisi Politik dan bukan Pengamat Politik yang dikenal Pengaruhnya, sebagai Politisi Negarawan. Atau justru si Badu yang prilaku politiknya "Berpengaruh Negatif" pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Politisi Negarawan selalu melihat bagi kepentingan Bangsa dan Negaranya, bukan pada Golongan atau Partai-nya semata, tetapi lebih kepada Keselamatan dan Kesejahteraan Bangsanya sendiri (red. Bangsa Indonesia), bukan bangsa lain yang memiliki nilai budaya lain, yang kini sedang marak, para etnis di Indonesia yang ingin menguasai Bangsa Indonesia.

Beda dengan Politisi Politikus seperti FH, FZ, SN, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang jelas-jelas mereka bertiga hanyalah figur Politisi Politikus. Mungkin untuk ketiga orang tersebut saya tidak perlu menerangkan, karena itu contoh yang paling pas untuk sebuah contoh Politisi Politikus.

Politisi Politikus rela menggadaikan segalanya untuk kepentingan Bangsa lain.

Catatan dari saya, semoga Bapak Surya Paloh tetap konsisten dengan segala ucapannya, sehingga Prilakunya dapat menjadi setitik air yang sangat berarti bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia. Bukan Fatamorgana yang kini sedang disajikan oleh para etnis yang bertikai di Indonesia. Sapto Satrio Mulyo | Foto : MetroNews.com
Share:

Perang Etnis di Indonesia saat ini, Menjerumuskan Pribumi ke Perpecahan

Jakarta, (WartaMerdeka) -  Menurut Effendi Gazali, ada tiga isu yang sering digulirkan pada tahun-tahun politik sekarang ini. Mulai dari investasi Cina, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Ulama, seperti yang dilansir Media Online babe.topbuzz.com

Adapun tinjauannya antara lain; Pertama mengenai investasi Cina, dengan analisis adanya kerugian pada bangsa, dan ketidakadilan ekonomi, dan lain-lain. Kedua, isu kelompok-kelompok yang dianggap dekat dan ruang gerak terhadap organ tertentu, seperti PKI dan lain-lain. Ketiga, siapa yang dekat dengan kelompok ulama, mengkriminalisasi ulama, bahkan menyerang. 

Dari penjelasan Effendi Gazali di atas, mungkin kita dapat mencoba mereka-reka pola pembentukan opini, yang akan mereka lempar ke masyarakat, di tengah hingar-bingarnya  tahun politik ini.

Maling teriak maling, memerlukan tameng yang kuat, sehingga bagi orang yang segan berfikir dua kali, hanya akan langsung menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan. 

Di Indonesia kita tidak diperbolehkan mempertentangkan SARA, tetapi Etnis  bukanlah SARA, karena mereka bukan bagian dari salah satu Suku yang ada di Indonesia. Ketiga etnis tersebut sembunyi dibalik Tempat kelahiran mereka (red. di Indonesia). Untuk itu kita janganlah gentar untuk menganalisisnya.

Yang tidak boleh kita lupakan, pada zaman penjajahan Belanda, ketiga etnis mayoritas yang ada di Indonesia ini, mereka sama-sama memiliki  privilege di dalam Masyarakat Pribumi Asli, atau posisi di atas Bangsa Indonesia sendiri (red. Pribumi) saat itu.

Ketiga etnis tersebut awal datangnya ke Indonesia pun adalah untuk berdagang, jadi Motivasi Leluhur Mereka, datang ke Nusantara hanyalah untuk Cari Untung. Jadi tidak heran, kalau kita lihat, bahwa mereka-mereka ini tidak ada yang konsisten mengucapkan Sumpah Setia kepada Pancasla dan UUD'45. 

Tidak usah berpanjang-panjang, kita langsung dapat melihat, bahwa saat ini sedang ada persaingan antar Etnis tersebut (red. bukan Pejuang Pribumi Nasionalis), yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita, yangmana pinter-pinteran para etnis tersebut menjadi bunglon, agar mereka dapat mengambil hati rakyat Indonesia.

Sekarang ini sedang terjadi peperangan antar Etnis, yang ujung-ujungnya merebutkan pengaruh penguasaan Sumber Daya Alam Indonesia, oleh dua Etnis yang head to head dan satu Etnis lagi sedang dalam posisi oportunis.

Bagi Pribumi haruslah waspada, jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka-mereka etnis Bangsa lain, meskipun dengan iming-iming Agama sekalipun. Itu semua bohong belaka, karena itu semua bagi mereka (red. Etnis), hanya demi mendapatkan Untung Duniawi alias Perut belaka. (Sapto Satrio Mulyo) | Foto : Istimewa
Share:

Partai Kaum Muda PSI akan jadi Musuh Utama Partai-partai Penyebar Kebencian

Bekasi, (WartaMerdeka) - "Fenomena Baru" terlihat belakangan ini setelah ditetapkannya Partai-partai peserta Pemilu 2019. Hal ini terlihat dari partai pendatang baru yang digawangi oleh Pemudi-pemuda Nasionalis. Pasalnya mereka bisa disebut sebagai kaum mayoritas pengguna Sosmed.

Dari judul artikel ini, jelas kalau seolah partai pendatang baru ini, sadar atau tidak mereka mengambil posisi sebagai masyarakat yang kesehariannya lebih banyak menghabiskan waktu di "Dunia Maya", ketimbang di "Dunia Nyata"

Sementara penggiat Sosmed dari Partai-partai Penyebar Kebencian, mereka harus membayar orang-orang atau konsultan kebencian untuk melakukan kehendak mereka.

Jadi cukup jelas bagi kita, nanti akan ada perang Sosmed antara yang Alami dan yang Rekayasa. Mulai dari Isu Alami hingga Viral Alami vis a vis Isu Hoax hingga Rekayasa Viral - atau isu yang direkayasa hingga seolah menjadi viral.

Untuk menghadapi PSI, maka tidak ayal kalau "Partai-partai Penyebar Kebencian" pasti harus mengumpulkan lebih banyak lagi pundi-pundi untuk membayar orang-orang Penggiat Sosmed Bayaran, sementara PSI akan menanggapinya secara Alami, seperti yang dijelaskan di atas.

Asalkan pemudi dan pemuda ini tidak besar kepala, menurut saya mereka yang Penduduk Asli Dunia Maya ini, akan dapat dipastikan untuk memenangkan hati Rakyat Dunia Maya. Karena kebohongan sampai kapanpun akan tetap dikalahkan oleh Kejujuran.

Sapto Satrio Mulyo | Foto : Istimewa

Share:

195 Tokoh Luncurkan Seruan Moral Kebhinnekaan

Seratus sembilan puluh lima tokoh dari berbagai kelompok masyarakat hari Selasa (20/2) mengadakan pertemuan dan menyampaikan keprihatinan atas berbagai tindakan intoleran, diskriminasi, persekusi dan berbagai ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan; yang diyakini mengancam kebhinekaan Indonesia. Di antara 195 tokoh itu adalah Jerry Sumampouw dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Ketua Setara Institute Hendardi, Direktur Eksekutif ICRP (Indonesia Conference on Religion and Peace) Musdah Mulia dan Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia.
Ketua Setara Institute Hendardi yang mengorganisir pertemuan di Jakarta itu mengatakan saat ini ada kecenderungan menguatnya fundamentalisme agama dalam beragam wujud; dan hal ini sedianya ditangani dengan cepat dan efektif agar tidak menguatkan politisasi identitas.
“Secara aktual, seruan moral kebhinnekaan ini juga ditujukan untuk mengingatkan semua pihak yang berkontes dalam 171 pilkada dan berkontes pada Pemilu 2019 untuk tidak menggunakan sentimen SARA dalam berkampanye, karena dampak dari itu adalah kohesi sosial kita yang terkoyak-koyak,” papar Hendardi.
Hendardi menambahkan salah satu indikator integritas pemilu adalah kampanye yang sehat, produktif, dan mencerdaskan. Juga tidak ada sentimen SARA, hoax, dan ujaran-ujaran kebencian, apalagi dengan cara mengkapitalisasi kekerasan dan benturan sosial. Pemerintah menurutnya harus bertindak cepat dan professional merespon setiap upaya memecah belah, dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.
Menurutnya pemilihan kepala daerah tahun ini dan pemilihan umum 2019 tidak boleh menggunakan politisasi agama, kampanye hitam, dan syiar kebencian berbasis sentimen SARA. Dan setiap elemen masyarakat perlu berperan lebih besar untuk menanamkan prinsip bahwa kebhinekaan adalah ruh negara dan bangsa Indonesia.
Direktur Eksekutif ICRP Musdah Mulia mengatakan prihatin dengan serangan-serangan fisik terhadap para pemuka agama. Ia menampik jika serangan itu dinilai dilakukan oleh orang dianggap gila. “Ini kesengajaan,” ujarnya tegas.
Musdah juga menyampaikan kekecewaannya kepada Badan Intelijen Negara (BIN) yang dengan cepat menyebut serangan-serangan fisik terhadap para tokoh agama sebagai kampanye hitam semata. Menurutnya BIN bukan sekedar kecolongan, tapi memang tidak bekerja optimal untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan itu.
“Mustinya BIN kan jauh-jauh hari memberikan prediksi. Udah tahu kan akan ada pilkada, mestinya udah siap dari dulu dong. Karena dengan melihat kasus di pilkada DKI, mestinya udah siap. Masak, kecolongan,” ujar Musdah.
Menanggapi serangan fisik terhadap sejumlah tokoh agama, Hendardi menganggap fenomena ini mirip kasus ninja dan dukun santet menjelang rezim Soeharto tumbang. “Polanya sama, namun kemasannya baru, untuk menciptakan ketidakstabilan negara,” ujarnya.
Ditemui secara terpisah, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Setyo Wasisto mengatakan Mabes Polri tambahnya telah mengirimkan pasukan tambahan ke beberapa daerah untuk mengungkap kasus kekerasan terhadap beberapa tokoh agama, seperti yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta. Setyo menambahkan Polri serius untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
“Tim sekarang sudah berangkat ke Jawa Timur, Jogja untuk pendalaman kemudian Jawa Barat. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, dengan adaya kejadian ini ada yang ikut numpang, memanfaatkan. Wah ini yang menyerang orang gila padahal tidak seperti itu,” tukas Setyo.
Aksi penyerangan terhadap tokoh agama dan tempat ibadah terjadi sejak akhir Januari lalu. Yang terbaru adalah serangan terhadap KH Hakam Mubarok, pengasuh Pondok Pesantren Karangasem, di Paciran, Lamongan; yang diserang beberapa orang asing di kompleks pesantrennya pada hari Minggu lalu (18/2). Identitas pelaku masih belum diketahui.
Sebelumnya penganiayaan serupa terjadi terhadap ustad Prawoto, pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah, KH Umar Basri, di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Prawoto yang merupakan salah satu petinggi Persatuan Islam (Persis) kota Bandung meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit.
Kasus lain adalah persekusi terhadap biksu Mulyanto Nurhalim di Tangerang, Banten, yang dituduh menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Disusul serangan terhadap jemaat Gereja St Lidwina di Sleman, Yogyakarta, yang mengakibatkan lima orang luka-luka, termasuk pastor Karl-Edmund Prier SK (Romo Prier) yang tengah memimpin ibadah, dan seorang anggota kepolisian yang berusaha menghentikan perbuatan pelaku. [fw/em]
Sumber / Copyright : voaindonesia.com
Share:

Komisaris Tinggi HAM PBB Desak Indonesia Adili Pelaku Pelanggaran HAM

Indonesia harus mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, demikian ujar Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-bangsa Zeid Ra’ad al-Husein dalam konferensi pers di Jakarta, mengakhiri kunjungan kerja selama tiga hari pada 5-7 Februari. Ia mengakui bahwa hal ini sulit dilakukan, tetapi tetap penting diupayakan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyoroti sembilan kasus utama pelanggaran HAM yang harus diselesaikan, di antaranya kasus 1965-1966, penembakan misterius (1982-1985), Peristiwa Talangsari Lampung (1989), penghilangan orang secara paksa (1997-1998), peristiwa kerusuhan Mei (1998) dan kasus Trisakti-Semanggi I dan II (1998-1999).
“Saya mendesak Jaksa Agung untuk menangani kasus ini khususnya dengan membawa pelaku ke pengadilan dan memprioritaskan pemberian ganti rugi yang sudah lama tertunda kepada korban,” ujar Zeid.
Ia juga menyoroti sejumlah isu lain seperti pembahasan rancangan KUHP, Papua, diskriminasi kelompok minoritas; serta persekusi LGBT dan kelompok keagamaan minoritas, seperti GKI Yasmin, Ahmadiyah, dan Syiah.
Menurutnya, pandangan ekstremis yang dimainkan di arena politik dan semakin meningkatnya hasutan dengan menggunakan isu diskriminasi, kebencian atau kekerasan di berbagai wilayah di Indonesia – termasuk di Aceh – sangat mengkhawatirkan.
Zeid mengatakan kelompok LGBT – lesbian, gay, biseksual dan transgender – di Indonesia menghadapi stigma, ancaman dan intimidasi yang terus meningkat. Retorika kebencian terhadap kelompok ini tambahnya sering dimanfaatkan untuk tujuan politik.
Zeid juga menyayangkan penerapan undang-undang penistaan agama yang menurutnya tidak jelas, karena kerap digunakan untuk menghukum kelompok minoritas. Ia berharap tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan kepercayaan, warna kulit, rasa atau jenis kelamin.
Lebih jauh komisaris tinggi ini menyampaikan keprihatinan atas semakin banyaknya laporan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh petugas keamanan, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan di Papua.
“Kami mendesak masyarakat Indonesia untuk maju bukan mundur dalam hal hak asasi manusia, dan menolak upaya untuk mengizinkan bentuk diskriminasi baru dalam undang-undang,” tandas Zeid.
Selama kunjungannya, Zeid menemui berbagai pihak, mulai dari aktivis HAM, korban pelanggaran HAM, pemerintah, dan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo.
Korban yang ditemui Zeid antara lain seorang ibu petani yang berbicara tentang hak atas tanah dan kekhawatiran atas kehilangan tanahnya karena industri ekstraktif, seorang laki-laki di Papua yang putranya tewas ditembak, seorang ibu yang kehilangan putranya dalam aksi kekerasan tahun 1998 di Yogyakarta, seorang ibu sepuh yang telah 53 tahun memperjuangkan keadilan setelah dipenjarakan dan dicap komunis, dan beberapa penganut agama minoritas yang menginginkan tempat untuk ibadah. Istri mendiang aktivis HAM Munir – Suciwati – juga ikut menemuinya.
Zeid mengatakan ia juga telah mendapat informasi soal perusahaan pertambangan dan kayu yang kerap menjadi sumber masalah pelanggaran HAM akhir-akhir ini. Ia mendorong dilakukannya dialog dengan masyarakat adat lokal dan warga setempat yang terkena dampak proyek tersebut.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengatakan sedianya pemerintah tidak menjadikan kedatangan Komisaris Tinggi HAM PBB sebagai ajang diplomasi HAM semata, tetapi justru untuk mengambil langkah yang signifikan guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada masa lalu.
“Ini pemerintah sudah dianggap positif memberikan ruang kepada komisi HAM PBB untuk datang, tetapi kita perlu pertanyakan motivasi apa, kalau motivasinya untuk pencitraan dan sebagai alat diplomasi kita sangat menyayangkan. Ini seharusnya lebih, caranya komisi HAM PBB ini mengeluarkan yang spesifik dan mengambil tindakan-tindakan untuk memastikan pemerintah Indonesia menjalankan kewajibannya dalam penyelelesaian pelanggaran HAM berat. Indonesia sendiri juga harus mengambil langkah aktif dengan menindaklanjuti sejumlah desakan masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM yang telah disampaikan kepada komisi HAM PBB,” ungkap Yati.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menambahkan tidak ada satu negara pun memiliki sebuah sistem yang sempurna dalam memajukan dan menjamin perlindungan HAM. Karena itu, penguatan kerja sama antar negara dan badan-badan HAM regional amat penting.
“Perlindungan dan pemajuan HAM dalam tingkat nasional harus berlangsung secara sistematis dan mengalami kemajuan. Tindakan konkret di tingkat nasional mesti dilakukan dalam kerangka legislatif dan konstitusional harus didorong, Agenda-agenda HAM harus menjadi arus utama dan menjadi sentral di pemerintahan lokal, lembaga HAM nasional harus diperkuat, kampanye dan pendidikan HAM mesti diintensifkan,” kata Retno.
Kunjungan Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-bangsa Zeid Ra’ad al-Husein ke Indonesia ini bersamaan dengan peringatan 70 tahun deklarasi universal HAM PBB, sekaligus 25 tahun peringatan Deklarasi Wina dan Program Aksi. Setelah Indonesia, Zeid akan ke Papua Nugini dan Fiji.
Pemerintah Indonesia juga mengundang Zeid untuk mengunjungi Papua, meskipun belum ada rincian lain tentang tawaran ini. [fw/em]
Sumber / Copyright : voaindonesia.com
Share:

Indonesia Yakin Hubungan dengan AS Kuat, Meski Dibayangi Isu Palestina

Isu Palestina kembali menjadi menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah Presiden Donald Trump dalam pidato kenegaraan pertamanya di hadapan Kongres Amerika Selasa malam (30/1) mengatakan akan tetap bersikukuh dengan sikapnya mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan mengkritisi sebagian besar negara di Majelis Umum PBB yang mengecam kebijakannya itu.

Dengan tegas Trump menyerukan Kongres untuk mengeluarkan semacam legislasi guna membatasi anggaran yang diperuntukkan bagi bantuan luar negeri, yang menurut Trump sedianya hanya diberikan kepada negara-negara “sahabat Amerika.”
Pernyataan ini hanya berselang beberapa hari setelah pemerintah Amerika memangkas anggaran bagi badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina UNRWA. Jika sebelumnya Amerika memberikan sekitar 360 juta dolar, maka tahun ini Amerika hanya akan mengeluarkan 60 juta dolar saja bagi UNRWA.
Sebelumnya di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Trump mengecam sikap otorita Palestina yang tidak bersedia menemui Wakil Presiden Mike Pence dan secara terang-terangan menyatakan tidak lagi menilai Amerika bisa menjadi mediator perdamaian yang jujur dan dapat dipercaya dalam konflik Isral-Palestina, pasca kebijakan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel Desember lalu.
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang bersuara paling keras menentang pengakuan itu dan menyampaikan kekhawatirannya bahwa kebijakan itu akan memperumit upaya mencapai perdamaian di kawasan itu. Namun Indonesia yakin, meskipun mendukung resolusi PBB yang menentang pengakuan sepihak Amerika atas Yerusalem dan menjadikan isu Palestina sebagai salah satu sasaran utama kebijakan luar negeri Indonesia, hal itu tidak akan mempengaruhi hubungannya dengan Amerika.
Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir di Jakarta Rabu (1/2) siang. Ia mencontohkan komunikasi intensif antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan sejumlah pejabat Amerika; antara lain pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson dan pertemuan langsung dengan Menteri Pertahanan Jim Mattis ketika pekan lalu melawat ke Jakarta.
“Jadi kita tidak pernah (mengubah posisi). Mau orang mengancam apapun, posisi kita selalu itu dan itu diketahui sama seluruh negara anggota PBB. Kita siap mendukung, kita siap berkomunikasi, kita siap bernegosiasi, tapi posisi kita adalah itu, mencari jalan keluar dari isu Palestina dengan solusi dua negara,” tandas Arrmanatha.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung Teuku Reza Syah mengatakan sikap Trump justru akan mempersulit diplomasi Amerika Serikat sendiri dan menurunkan kredibilitas Amerika di mata dunia. Namun sebagaimana Arrmanatha tadi, Reza Syah yakin hubungan Indonesia dan Amerika akan baik-baik saja.
“Amerika akan sungkan menekan Indonesia karena hubungan bilateral kita sudah sangat panjang jauh sebelum Trump menjadi presiden. Hubungan kita lapisannya banyak sekali dan kita kan juga punya stategi partnership dengan Amerika Serikat. Saya yakin Amerika akan memperlunak sikapnya atas Indonesia karena investasi Amerika besar, manfaat bagi Amerika juga besar dan tentunya Amerika tidak mau hubungan itu memburuk saat ini sehingga mempersulit hubungan jangka panjang,” ujar Reza.

Dalam sidang Majelis Umum PBB di New York akhir tahun lalu, 128 negara mendukung resolusi menolak pengakuan Amerika terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menyerukan Trump untuk segera menarik pengakuan soal Yerusalem itu. Sembilan negara menolak resolusi itu dan 35 lainnya abstain.

Di antara negara-negara yang mendukung resolusi itu adalah India, Rusia, dan Cina; tiga negara yang baru-baru ini dianggap sebagai sekutu oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Pertemuan darurat Majelis Umum PBB ini dilakukan setelah rancangan resolusi itu diveto Amerika di tingkat sidang Dewan Keamanan PBB beberapa hari sebelumnya.
Mekanisme di PBB ini ditempuh setelah Trump di awal Desember lalu mendeklarasikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden dari Partai Republik ini juga menyatakan akan memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke kota suci bagi tiga agama tersebut. [fw/em]
Sumber / Copyright : voaindonesia.com
Share:

Menhan, Panglima TNI dan DPR Protes Penunjukan Plt Gubernur dari Unsur TNI dan Polri

Penunjukan dua perwira tinggi Polri untuk mengisi dua jabatan pelaksana tugas (Plt) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuai kontroversi, baik dari kalangan pemerintah sendiri maupun dari DPR.
Menteri Pertahanan Ryamirzard Ryacudu di gedung DPR, Selasa (30/1) mengatakan tidak ingin perwira aktif TNI menjadi pelaksana tugas Gubernur seperti halnya dua jenderal polisi yang bakal ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelang Pilkada 2018.
“Dikawal aja. Saya juga enggak suka kayak gitu. Jangan macam-macam. Saya dari dulu enggak suka kayak gitu,” kata Menhan RI.
Khusus TNI, Ryamizard memastikan netralitas TNI dalam politik tetap terjaga. “Oh, harus (TNI tetap menjaga netralitas). Kalau netralitas TNI terjaga, tidak akan muncul masalah,” serunya.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan undang-undang sudah mengatur dengan jelas TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
“Saya tetap pada pendirian sesuai dengan konstitusi. Konstitusi TNI UU 34 tahun 2004. Di situ sudah diatur bahwa TNI harus netral. Saya tetap pada konstitusi saya,” jelas Panglima TNI.
Terkait netralitas TNI, Hadi Tjahjanto menegaskan dirinya telah menyampaikan masalah ini kepada Mendagri. Hadi meyakini Kapolri Jenderal Tito karnavian pun berpendapat yang sama seputar netralitas prajurit Polri dan TNI.
“Saya sampaikan (kepada Mendagri) bahwa saya punya konstitusi. Saya berpegang pada konstitusinya TNI bahwa netralitas adalah segala-galanya. Dalam Rapim TNI Polri pun, saya dengan pak Tito sama pendiriannya dengan saya bahwa netralitas itu adalah harga mati. Kembali pada konstitusi itu,” imbuhnya.
Dalam kesempatan terpisah Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding Mendagri Tjahyo Kumolo salah mengambil kebijakan terkait penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Gubernur menjelang pelaksanaan Pilkada 2018.
“Menurut saya, kesalahan itu ada di Pemerintah, ya!. Kita berharap komitmen Polri itu dan komitmen Polri sendiri kan ingin menjadi institusi yang netral di dalam Pilkada. Profesional begitu ya. Tapi dengan menarik-narik Polri ke dalam Pilkada, ini merugikan Polri. Dan usul dari Mendagri ini harus dihentikan,” imbau Fadli Zon.
Fadli menyarankan kepada Mendagri agar menunjuk pejabat di lingkungan Kementeriaan Dalam Negeri untuk posisi Plt Gubernur.
“Ya, karena ini menimbulkan berbagai spekulasi kecurigaan, ditambah lagi dengan upaya-upaya yang dianggap menimbulkan Pilkada curang. Karena alasannya itu juga tidak jelas. Saya kira masih banyak pejabat tinggi madya yang sejajar dan tidak menimbulkan kontroversi,” jelasnya.
Fadli memprediksi jika hal ini diteruskan maka akan menimbulkan kecurigaan dari semua kalangan, baik itu masyarakat maupun partai dan kandidat peserta Pilkada 2018.
“Dengan memaksakan itu dari Mendagri, menurut saya ini akan menimbulkan distrust. Ketidakpercayaan masyarakat kepada Pilkada. Dan kepercayaan dari partai-partai peserta maupun dari para kandidat sendiri. Kalau urusannya kerawanan, itu bukan urusan Plt Gubernur. Itu urusan kepolisian yang harus menjamin adanya keamanan,” lanjut Fadli Zon.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri untuk mengisi dua jabatan pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Tjahjo Kumolo berpegang pada Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Bahwa, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi atau madya. Kemudian, dia juga mengacu kepada Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara. Ryamizard mengatakan netralitas TNI tidak perlu diragukan lagi.
Dua jenderal aktif Polri yakni Asops (asisten operasi) Kapolri, Inspektur Jenderal Iriawan ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara. [aw/uh]
Sumber / Copyright : voaindonesia.com
Share:

Pendukung HAM Prihatin Kemungkinan Pembukaan Hubungan Militer AS dan Kopassus

Para pendukung hak asasi manusia prihatin akan kemungkinan hubungan antara militer Amerika dan pasukan khusus Indonesia yang pernah terkait dengan pelanggaran HAM di Timor Timur, Aceh, dan Papua.
Menteri Pertahanan Amerika Jim Mattis menyatakan ia akan menjajaki pembukaan kembali hubungan dengan Kopassus, walaupun sekarang ini tidak dapat dilakukan karena adanya Undang-Undang Leahy yang disponsori oleh Senator Amerika dari Vermont Patrick Leahy, anggota partai Demokrat, yang menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri dan militer Amerika dilarang membantu pasukan asing manapun yang telah melanggar HAM tanpa mendapat ganjaran.
“Bantuan Amerika Serikat akan memberi legitimasi, dan legitimasi itu harus muncul dari penghormatan pada keadilan dan HAM,” kata Senator Leahy.
“Pertanyaan yang perlu dijawab oleh Menteri Pertahanan Mattis adalah apakah pemerintah Indonesia telah menghukum para perwira Kopassus yang memerintahkan dan menutup-nutupi kejahatan mengerikan itu, dan apakah anggota Kopassus sekarang tunduk terhadap kekuasaan hukum,” tambah Leahy.
“Semua negara adidaya termasuk Amerika Serikat mempunyai kewajiban moral untuk membuat dunia kita lebih baik,” kata Andreas Harsono, seorang peneliti senior Human Rights Watch Indonesia.
Andreas mengecam kemungkinan dimulainya lagi kemitraan itu dengan menulis bahwa “memulihkan bantuan kepada Kopassus sama dengan memberi hadiah kepada Indonesia tanpa negara itu harus melakukan apapun.”
Menhan AS Jim Mattis berkunjung ke Indonesia pekan lalu dan disambut dengan pertunjukan memukau oleh pasukan Indonesia, yang meminum darah ular, berjalan di atas api, berguling di atas pecahan kaca, dan mempertunjukkan peragaan penyelamatan sandera dengan iringan musik dari film “Mission Impossible.”
Sejarah Kopassus
Kopassus, singkatan dari Komando Pasukan Khusus, didirikan tahun 1952 dan kegiatannya antara lain melakukan perang yang tidak konvensional, sabotase, kontra-pemberontakan, kontra-teroris, dan kegiatan intelijen. Kopassus memperoleh nama buruk atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya nya di Timor Timur pada waktu pendudukan Indonesia disana, yang berakhir tahun 1999 dan dalam kerusuhan rasial tahun 1998 di Jakarta, ketika Kopassus terlibat dalam pembunuhan dan kekerasan terhadap masyarakat Cina warga Indonesia. Kopassus paling berjaya dalam pemerintahan diktator Suharto, yang terguling tahun 1998, dan pamornya telah menurun pada masa demokrasi sekarang.
“Statusnya jelas memang masih bergengsi, tetapi sudah jauh berbeda dari kedudukannya pada masa Orde Baru Suharto,” kata Yohanes Sulaiman, professor kajian pertahanan di Universitas Jenderal Achmad Yani.
“Kalau ada normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat, komandan Kopassus mungkin akan menjadi sangat penting lagi,” tambahnya.
“Pertanyaan besar adalah apakah Senat Amerika Serikat akan mengizinkannya, karena Kopassus tidak akan mungkin meminta maaf atau dianggap bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Timor Timur,” kata Sulaiman selanjutnya. “Sulit mengetahui apa yang akan terjadi, karena keputusannya berada di pihak Amerika Serikat, bukan Indonesia.”
Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, mengutarakan harapan agar Amerika mencabut sanksi terhadap Kopassus, yang dikenakan atas pelanggaran hak asasi di Timor Timur pada waktu perjuangan kemerdekaan negara itu dalam tahun 1990-an.
“Sanksi sudah lama diberlakukan terhadap Kopassus . . . Mattis akan berusaha mencabutnya,” kata Ryacudu pekan lalu.
“Salah satu sanksi itu adalah jelas bahwa mereka tidak diizinkan pergi ke Amerika. Mereka tidak dapat melakukan latihan bersama, tapi Mattis akan membuka kerjasama ini kembali,” imbuhnya.
Mattis mengatakan kepada para wartawan di Jakarta bahwa Amerika akan menempuh “prosedur yang biasa” untuk mempertimbangkan pembukaan kembali hubungan dengan Kopassus.
Hubungan Amerika-Indonesia
Kunjungan Mattis ke Indonesia dilakukan setelah pengumuman strateginya untuk memperkuat kemitraan dengan militer asing sebagai benteng terhadap kekuatan Rusia dan China. Tetapi Indonesia tidak akan mungkin memihak antara Amerika dan China.
Walaupun belakangan ini Indonesia menanggapi dengan keras masalah Laut China Selatan, ini lebih disebabkan kepentingan kedaulatannya sendiri daripada geopolitik negara-negara adi-daya. Bahkan sejak didirikannya Gerakan Non-Blok pada masa Perang Dingin, Indonesia tetap berusaha keras untuk tidak membentuk kemitraan resmi dengan negara-negara adi-daya seperti Amerika Serikat.
“Mengapa Indonesia berhati-hati mengenai hubungannya dengan China? Tentu saja karena masalah ekonomi,” kata Arbi Sanit, ilmuwan politik di Universitas Indonesia. “Investasi China di Indonesia terus meningkat, jadi ini selalu dipertimbangkan,” tandasnya.
Ekspor Indonesia ke China dan Amerika kira-kira sama jumlahnya, $16 milyar, tetapi Indonesia mengimpor jauh lebih banyak dari China, $30,1 milyar dan $7,3 milyar dari Amerika. China adalah mitra dagang nomor satu bagi Indonesia dalam volume impor dan ekspor.
“Dalam pada itu,” kata Sanit, “kekuatan Amerika telah menurun di kawasan Asia Tenggara dan mereka ingin mengubahnya. . . Tetapi saya kira apa yang akan terus diprioritaskan Indonesia dalam kebijakan luar negeri adalah sikap independen – terhadap ASEAN, terhadap China, dan juga terhadap Amerika Serikat,” tukasnya. [gp/ii]
Sumber / Copyright : voaindonesia.com
Share:

Wahid Foundation: 80,8% Perempuan Tak Mau Jadi Radikal

Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Oktober lalu melakukan survei nasional tentang tren toleransi sosial keagamaan di kalangan perempuan Muslim di Indonesia. Hasilnya 80,8% perempuan Muslim Indonesia tidak bersedia menjadi radikal. Hal ini disampaikan Yenny Wahid dalam konferensi pers peluncuran hasil survei di Jakarta hari Senin (29/1).
Yenny mengatakan angka itu sangat menggembirakan, karena membuktikan bahwa meskipun ada sejumlah perempuan yang terlibat dalam kasus terorisme, umumnya kaum hawa di Indonesia tidak radikal. Terminologi radikal yang dimaksud Yenny adalah “pernah menyumbang dalam bentuk materi kepada organisasi radikal, meyakinkan orang lain untuk memperjuangkan syariat Islam sebagai hukum positif di Indonesia guna menggantikan Pancasila, berdemontrasi terhadap kelompok dinilai menodai atau mengancam kesucian Islam, ikut merencanakan razia, atau ikut menyerang rumah ibadah agama lain.”

Temuan penting lainnya adalah perempuan Muslim lebih banyak mendukung kebebasan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan ketimbang lelaki.

“Ini penting karena kelompok yang tidak disukai berkaitan dengan level intoleransi yang ada di sebuah negara atau komunitas. Makin banyak kelompok yang tidak disukai maka biasanya kecenderungannya, apalagi kalau kemudian hak-hak orang yang tidak disukai itu tidak diberikan, itu menunjukkan intoleransi juga tinggi,” ungkap Yenny.
Kemandirian perempuan ikut menentukan sikapnya, ujar Yenny. Perempuan yang mandiri tidak terjebak ketika disuruh ikut organisasi radikal. Menurutnya ada tiga faktor yang bisa mendorong orang menjadi radikal.
“Pertama, mendukung pandangan dan konsep jihad yang berdasarkan kekerasan. Kedua, mendukung organisasi-organisasi kemasyarakatan yang radikal. Ketiga, sering terpapar ceramah berisi radikalisme,” imbuh Yenny.
Satu faktor menarik yang ditemukan dalam penelitian di 34 propinsi ini adalah hubungan antara sikap dan pemikiran positif dengan radikalisasi. Jika orang berpikiran positif tentang kondisi keamanan, penegakan hokum dan ekonomi nasional, maka cenderung tidak radikal.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Hendro mengatakan peneliti ini tidak saja menyoroti tentang perempuan tetapi juga perempuan dan agama. Mengingat survei korelasi perempuan dengan tren toleransi sosial keagamaan ini sangat jarang dilakukan di Indonesia, hasil survei ini sangat penting bagi akademisi dan kalangan yang ingin memajukan perempuan Indonesia.
Hendro menggarisbawahi salah satu hasil survei yang penting adalah perempuan Muslim – dibanding laki-laki – tidak mudah terpapar ideologi atau ajaran radikal.
“Temuan lainnya adalah kesediaan untuk melakukan tindakan radikal itu yang paling dekat adalah kalau mereka mendukung, baik dari segi ideologi dan maupun organisasi. Perempuan (muslim di Indonesia) tidak mendukung organisasi-organisasi radikal,” ujar Hendro.
Perwakilan UN Women, Sabine Machl mengatakan pihaknya sangat senang bekerjasama dengan Wahid Foundation untuk memberdayakan perempuan Indonesia, yang kerap menjadi korban dalam konflik.
“Kami meyakini sangat penting perempuan juga mendapat peluang untuk menduduki posisi strategis dan pengambil keputusan di tingkat lokal dan nasional,” kata Sabine.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise mengatakan hasil survei yang dilakukan Wahid Foundation ini bisa dipakai sebagai salah satu rujukan penyusunan kebijakan menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian dana gen perubahan.
Ini baru tercapai jika perempuan menduduki posisi-posisi strategis. Ironisnya, ujar Yohana, jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih kecil, yaitu hanya 17%. Sementara di posisi eksekutif, baru 86 perempuan yang menduduki jabatan bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota. [fw/em]
Sumber / Copyright : voaindonesia.com
Share:

Penghayat Kepercayaan Sambut Baik Putusan MK soal Kolom Agama di KTP

Mahkamah Konstitusi (MK) hari Selasa (7/11) mengeluarkan keputusan yang membatalkan Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan keputusan ini, negara wajib mengakui dan menulis "Penghayat Kepercayaan" dalam kolom agama, yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Keputusan ini disambut baik dan rasa syukur warga penganut Penghayat Kepercayaan di Indonesia, termasuk di Surabaya.

Masyarakat penganut Penghayat Kepercayaan di Surabaya mengungkapkan rasa syukurnya, atas keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judisial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Keputusan MK itu memungkinkan Penghayat Kepercayaan dituliskan dalam kolom Agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selama ini warga Indonesia penganut Penghayat Kepercayaan menerima KTP dengan kolom agama yang dikosongi atau tidak diisi.

Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Pusat, Naen Soeryono berharap keputusan ini berdampak positif bagi pemenuhan hak sipil penganut Penghayat Kepercayaan, sebagai sesama warga negara yang berhak memperoleh pelayanan publik yang sama dengan penganut agama pada umumnya.

“Sangat bersyukur bahwa ini berdampak positif, terutama berdampak pada hak-hak sipil masyarakat Penghayat Kepercayaan, ya mulai dari pendidikan, KTP, hak Akta Perkawinan, dan seluruhnya,” kata Naen.

Pengurus Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) Pusat, Otto Bambang Wahyudi mengatakan, dirinya juga mensyukuri putusan MK yang merupakan hasil perjuangan warga Penghayat Kepercayaan, untuk memperoleh hak sebagai sesama warga negara.

“Kalau melihat dari saksi-saksi ahli, kemudian dari ungkapan Ketua MK sendiri, yang menyebutkan kalau agama-agama yang dari luar diakui, kenapa yang dari lokal sendiri, yang dari dalam negeri sendiri tidak diakui, itu namanya diskriminasi. Sehingga saya pada waktu itu sudah mengasumsikan kalau MK itu pasti akan menyetujui JR (judisial review) kita,” tukas Otto.

Di Indonesia, ada sekitar 190 organisasi atau kelompok Penghayat Kepercayaan, dengan jumlah pengikut yang diperkirakan mencapai 12 juta. Sementara di Jawa Timur saja, terdapat sekitar 60 organisasi dengan anggota sebanyak 2,4 juta.

Menurut Naen Soeryono, sebelumnya banyak hak warga Penghayat Kepercayaan yang diabaikan dan cenderung mendapat perlakuan diskriminatif dalam layanan kependudukan, pendidikan, hingga penerimaan pegawai negeri sipil dan TNI-Polri.

“Masih banyak pengurusan KTP yang masih dikosongkan, tidak ditulis, dengan demikian maka interprestasi dari masyarakat umum kalau KTP agama terus kosong, itu menimbulkan stigma yang negatif pada masyarakat Penghayat Kepercayaan. Misalnya, mereka dikatakan tidak beragama dan atheis, serta sebagainya. Yang kedua, diskriminasi terhadap masalah-masalah pendidikan, anak-anak Penghayat Kepercayaan, mereka tidak boleh mengatakan bahwa saya orang Penghayat Kepercayaan. Guru selalu mengatakan, kalian harus tunduk pada salah satu agama. Yang ketiga adalah, penerimaan pegawai negeri sipil (PNS), terus masalah-masalah yang muncul yaitu sumpah jabatan, ini masih ada kendala,” tambah Naen.

Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Heather Variava ketika berkunjung ke Surabaya hari Rabu (8/11) menyempatkan diri berkunjung ke Sanggar Penghayat Kepercayaan di kota pahlawan ini. Usai dialog, Heather Variava mengatakan kepada VOA bahwa keberagaman di Indonesia termasuk dalam hal agama dan kepercayaan, adalah karakteristik yang menjadikan Indonesia negara yang kuat.

“Surabaya seperti Indonesia umumnya adalah kota dan negara yang sangat beragam, dan keberagaman agama di Indonesia salah satu karakteristik yang membantu Indonesia menjadi negara yang snagat kuat, damai, dan terbuka. Dan nilai-nilai ini, keterbukaan terkait dengan agama adalah nilai-nilai yang berada di Amerika Serikat dan juga di Indonesia,” ujar Heather.

Pengamat Sosial dan Dekan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Sucahyo Tri Budiono mengungkapkan, keputusan MK terkait pengisian dan pengakuan Penghayat Kepercayaan pada kolom agama di KTP, dapat dipastikan menimbulkan pro dan kontra. Meski demikian, pengakuan hak sipil yang sama bagi warga Penghayat Kepercayaan, menunjukkan kebesaran Indonesia yang beragam dalam persatuan.

“Dari sisi orang agamis memandang bahwa, mereka mungkin agak keberatan, dalam tanda kutip, karena menyetarakan Penghayat Kepercayaan itu dengan Agama, tapi dari sisi penganut Penghayat Kepercayaan itu merupakan sesuatu berkah, karena mereka bisa mengekspresikan eksistensi dirinya lebih terang-terangan. Nah dengan adanya keputusan MK ini merupakan angin segar. Kalah saya sih memandangnya, inilah sebenarnya Indonesia yang bersatu dalam keberagaman, yang beragam dalam satu kesatuan. Mereka ada sebelum agama-agama formal itu ada,” tutur Sutjahjo.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam siaran pers yang diterima VOA menyatakan, akan menerima dan melaksanakan putusan MK terkait pengisian Penghayat Kepercayaan pada kolom KTP. Selain itu pihak pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, untuk mendapatkan data Penghayat Kepercayaan yang ada di Indonesia. Data itu akan dipakai untuk memperbaiki aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), serta mensosialisasikan keputusan MK itu pada masyarakat. [pr/em]

Sumber / Copyright : voaindonesia.com
Share: