2018-05-24

Sumatera dan Kalimantan Menjadi Perhatian Ekstra Tentang Karhutla

Jakarta (WartaMerdeka) - Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tingkat tapak gencar dilakukan oleh Pemerintah, baik melalui kampanye simpatik dengan kunjungan sekolah, dan juga anjangsana kepada kelompok masyarakat atau perorangan. 

"Upaya pengendalian karhutla sebagai antisipasi musim kemarau di 2018, tidak hanya dilakukan di wilayah Sumatera, namun juga di wilayah Kalimantan secara intensif dilakukan kegiatan patroli terpadu, selain sosialisasi. Begitu pula halnya penguatan sinergitas terus dibangun oleh KLHK, bersama Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, pelaku usaha, dan masyarakat", tutur Raffles B. Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK. 

Ditambahkan Raffles, pelaksanaan patroli terpadu di Kalimantan Barat telah berlangsung sejak Maret, sedangkan di Kalimantan Tengah pada April, dan di Kalimantan Selatan sejak Mei, serta selanjutnya di Kalimantan Timur akan dilaksanakan pada Juni mendatang. 

Dalam rapat kerja Manggala Agni yang dilaksanakan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) Wilayah Kalimantan beberapa waktu lalu, Johny Santoso, Kepala Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan, juga menginformasikan, saat ini Balai PPIKHL telah mengaktifkan posko-posko pengendalian karhutla, di setiap markas Daops Satuan Manggala Agni, dan juga posko patroli terpadu. 

“Manggala Agni juga terlibat aktif dalam Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla tingkat provinsi dan kabupaten/kota, khususnya provinsi-provinsi yang telah menetapkan status siaga darurat, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan”, jelasnya. 

Upaya pencegahan lainnya juga terus ditingkatkan seperti deteksi dini, pengecekan lapangan/groundchek, dan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan. "Manggala Agni cepat merespon hasil pemantauan hotspot, atau pun laporan kejadian karhutla, agar kebakaran tidak membesar dan sampai berdampak pada munculnya asap", tutur Johny. 

Sementara itu, pantauan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK pada Selasa (22/05/2018) pukul 20.00 WIB, berdasarkan satelit NOAA-19 terpantau tiga hotspot, satu titik di Kalimantan Tengah dan dua titik di Kalimantan Barat, sedangkan berdasarkan Satelit TERRA-AQUA (NASA) juga terpantau tiga titik, masing-masing satu titik di Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (bc/ab). 

Foto: Istimewa 
Share:

“Nirwasita Tantra” Uji Kepala Daerah Tentang Tata Kelola Lingkungan

Jakarta (WartaMerdeka) - Untuk yang ketiga kalinya sejak 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akan memberikan penghargaan “Nirwasita Tantra” kepada kepala daerah yang berhasil melakukan pengelolaan administrasi dan kepemimpinan lingkungan terbaik, sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Penghargaan ini direncanakan akan diserahkan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2018. 

Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono menyampaikan kepada pers bahwa, “Kepala daerah penerima penghargaan “Nirwasita Tantra” mencerminkan adanya leadership yang kuat dalam menjaga lingkungan demi kesejahteraan masyarakat” (22/5). 

Bambang menambahkan bahwa, “diharapkan dari para kepala daerah yang mengikuti ajang penghargaan Nirwasita Tantra adalah munculya inovasi dan terobosan kebijakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan, serta bisa melibatkan para stakeholder terkait termasuk dengan unsur legislatif di daerah”. Penghargaan Nirwasita Tantra juga merupakan salah satu upaya Kementerian LHK untuk mendorong percepatan perbaikan lingkungan khususnya terkait dengan target peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. 

45 Kepala daerah terbaik yang berasal dari 12 provinsi, 15 kotamadya, dan 18 kabupaten akan bersaing di dalam penilaian melalui tiga tahap, yaitu penapisan (administrasi), analisis isu prioritas daerah, dan diskusi panel. Penilaian akan dilakukan oleh Tim Penilai Independen yang dibentuk oleh Menteri LHK, tim ini melibatkan unsur akademisi (Prof. Hariadi Kartodiharjo, Prof. Soeryo Adi Wibowo, dan Prof. Lilik Budi Prasetyo), LSM (Chalid Muhammad, Hendri Subagyo), dan media (Brigitta Isworo Laksmi). 

Dasar pemberian penghargaan Nirwasita Tantra dinilai dari Dokumen Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang disusun setiap tahun oleh provinsi, kabupaten/kota. DIKPLHD disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yg keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, & Lembaga Masyarakat. Tim tersebut harus dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah agar terbina relasi yang harmonis antara pihak eksekutif dan pihak legislatif di daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 

Prof. Suryo Adi Wibowo mewakili Tim Penilai Independen memaparkan bahwa, “Selain penilaian melalui Dokumen IKPLHD, Kepala daerah harus diuji oleh Tim Penilai Independen dalam diskusi panel untuk menggali sejauh mana pemahaman para kepala daerah terhadap permasalahan lingkungan di daerahnya dan langkah tindak lanjut apa yang sudah dilaksanakan". 

“Pada tahun 2018 selain kepala daerah, unsur Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur legislatif di daerah juga akan diberikan penghargaan. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di daerah selayaknya merupakan hasil upaya bersama pihak eksekutif dan legislatif”, tambah Bowo. 

Dijadwalkan pada akhir Juni 2018 atau setelah Hari Raya Idul Fitri akan dilakukan Diskusi Panel Terhadap 15 Kotamadya yang masuk lolos tahap penapisan dan analisis isu prioritas daerah. Selanjutnya terhadap 12 Propinsi dan 18 Kabupaten yang lolos dari tahap penapisan administrasi akan dilakukan tahapan analisis isu prioritas daerah dengan Diskusi Panel. 

Pada 2018 kategori daerah khususnya Kabupaten dan Kotamadya berubah dari tahun sebelumnya yaitu adanya 3 kategori: besar, sedang dan kecil yang didasarkan kepada kepadatan penduduk dan pendapatan daerahnya. 

Keikutsertaan pemerintah daerah dalam ajang ini terus meningkat setiap tahunnya, dimana pada 2016, daerah yang ikut sebanyak 86, yakni 29 propinsi, 36 kabupaten, dan 21 kota. Di 2017 mengalami peningkatan peserta menjadi 174 daerah (meningkat 102%), 24 propinsi, 41 kota, dan 109 kabupaten. Kemudian pada 2018 kembali meningkat menjadi 217 daerah (meningkat 24%), 26 Propinsi, 52 kota, dan 139 kabupaten. 

“Nirwasita Tantra” diambil dari bahasa Sansekerta, Nirwasita artinya bijaksana, sedangkan Tantra adalah niatan yang tulus/komitmen (lw). Foto: Dok.KLHK 
Sumber - IM
Share:

2018-05-21

Hutan Adat Tabanan Turut Serta Melestarikan Satwa Liar

Tabanan/Bali (WartaMerdeka) - Hutan adat sebagai kawasan yang bernilai penting bagi masyarakat adat, tidak hanya dapat berperan sebagai sumber ekonomi masyarakat, sebagaimana skema Perhutanan Sosial, namun juga berperan sebagai tempat atau habitat pelestarian satwa liar dari kepunahan.


Menyadari hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali bersama dengan Yayasan Pencinta Taman Nasional (Friend of National Park Foundation), melakukan pelepasliaran satwa di Hutan Adat Pura Besikalung dan Pura Petali, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali (19/05).


Jenis satwa yang dilepasliarkan yaitu tujuh ekor Landak (Histrix brachyura), satu ekor Trenggiling (Manis javanica), satu ekor Elang paria (Milvus migran), satu ekor Sanca batik (Phyton reticulatus) dan beberapa jenis ular. 


"Keseluruhan satwa tersebut merupakan hasil sitaan dan penyerahan masyarakat, yang telah menjalani rebahilitasi dan habituasi di Pusat Penyelamat Satwa (PPS) Bali dan Bali Reptile Rescue", tutur Dadang Wardhana, Kepala BKSDA Bali.


Dadang juga menambahkan bahwa pelepasliaran satwa merupakan salah satu upaya konservasi untuk mencegah kepunahan. "Selain kesesuaian habitat, komitmen masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian satwa, menjadi pertimbangan pemilihan Pura Besikalung dan Pura Petali sebagai lokasi pelepasliaran", lanjutnya.


Pusat Penyelamat Satwa (PPS) Bali dan Bali Reptile Rescue merupakan lembaga dibawah pengelolaan Yayasan Pencinta Taman Nasional. Turut hadir mendukung kegiatan pelepasliaran tersebut, perwakilan Danramil, Kapolsek dan Camat Penebel, akademisi FKH Universitas Udayana, serta masyarakat Desa Babahan, Kecamatan Penebel (jwh).


Foto: Dok.KLHK
Share:

2018-05-20

Semua Sekolah Indonesia Wajib Memasang Peta NKRI

Jakarta (WartaMerdeka) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti, merasa penting untuk memahami peta laut yang membentang di peraian Indonesia dengan sangat luas ini. Karena dalam tugasnya memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ia wajib memahami setiap jengkal perairan yang membentang dari Sabang hingga Merauke dan Miangas hingga Rote.

Itu salah satu intisari dari diskusi ringan Susi saat menerima kunjungan Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., dan rombongan di ruang kerjanya KKP (19/4).

Susi juga akan membantu menyuarakan kepada Kementerian dan Lembaga Negara lainnya agar melibatkan Pushidrosal dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan laut, khususnya penggunaan Peta Laut Indonesia (PLI), karena setiap aktivitas di laut tidak akan terlepas dengan hidrografi.

Kedatangan Kapushidrosal dan rombongan selain untuk meningkatkan kerjasama kedua institusi, juga sebagai wahana diskusi dan sharing tentang penggunaan data-data kelautan yang ada di Pushidrosal, Peta-peta khusus (tematik) wilayah laut Indonesia dari sisi hidro-oseanografi.

Pada pertemuan ini, Kapushidrosal memaparkan tentang tugas pokok yang diembannya sebagai penyedia data dan informasi hidrografi dan oseanografi untuk keselamatan pelayaran, serta kiprah dan peran yang telah dilakukan Pushidrosal, baik di tingkat nasional, regional, serta internasional dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Ditambahkannya, saat ini Pushidrosal telah aktif mengembangkan implementasi berbagai teknologi survei dan pemetaan terkini guna lebih meningkatkan akurasi dan ketepatan dalam menyediakan data dan informasi hidro-oseanografi yang memuat tentang informasi data batimetri dasar laut, geologi, kewilayahan dan batas laut, area konservasi, habitat laut dan oseanografi. Hal ini merupakan upaya guna menjadikan Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional dan Pusat Informasi Geospasial Kelautan terbaik di dunia.

Menteri Susi, yang merupakan penggemar peta ini menyampaikan bahwa merupakan hal yang baik bila setiap sekolah wajib memasang peta NKRI di setiap ruang kelas disamping peta wilayah sekolah tersebut berada. Dengan kondisi ini, maka rasa cinta terhadap NKRI akan kembali tumbuh karena generasi muda/pelajar dapat melihat langsung betapa luar biasanya Indonesia terutama dari sisi kelautan.

Keinginan Menteri yang selalu melihat dan menyiapkan peta wilayah/daerah yang akan dikunjungi tersebut disambut positif oleh Pushidrosal. Kapushidrosal akan membantu menyiapkan peta-peta khusus kelautan dan peta NKRI, agar rasa cinta, rasa memiliki dan rasa bangga terhadap NKRI akan kembali tumbuh pada generasi muda/pelajar (dn/ab). Sumber : Indonesia Mandiri


Foto: Dok.Pushidrosal
Share:

2018-05-18

Jelang Asian Games, Pemerintah Siaga Terus Tanggulangi Karhutla

Ogan Ilir/Sumsel (WartaMerdeka) - Mendukung pernyataan Raffles, Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam, juga menekankan pentingnya tindakan yang tepat dalam pengendalian karhutla, terutama upaya pencegahan. "Pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, dan juga pihak swasta diharapkan dapat terlibat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan", tuturnya.

“Pelaksanaan Asian Games 2018 semakin dekat. Manggala Agni dan para pihak lainnya perlu terus meningkatkan kesiapsiagaan, baik kesiapan personil maupun peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” jelas Raffles B. Panjaitan, Direktur Pengendalian Hutan dan Kebakaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, saat hadiri Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya, Kabupatan Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (16/05).

Dengan dipimpin oleh Danrem 044/Garuda Dempo, Imam Budiman, selaku Komandan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan, apel ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Asian Games 2018 di Palembang.

“Sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla, serta deteksi dini kathutla terus dilakukan. Selain upaya-upaya pencegahan karhutla, penegakan hukum juga sangat penting untuk menimbulkan efek jera bagi setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran,” papar Danrem.

Dalam upaya pengendalian karhutla di wilayah Sumatera Selatan, telah disiapkan juga Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)-hujan buatan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Upaya ini untuk mendukung Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatera Selatan, dalam penanganan karhutla pada musim kemarau.

Selain dihadiri Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kemenko Perekonomian, apel ini juga diikuti oleh kurang lebih 1.500 peserta yang berasal dari instansi Korem 044/ Garuda Dempo, Kodim 0402 OKI/OI 60, Polres Ogan Ilir /Brimob Polda Sumsel, Satpol PP, Bidang Pemadam Kebakaran Ogan Ilir, Perwakilan Dinas Sosial Ogan Ilir, Perwakilan Dinas kesehatan Ogan Ilir yang terdiri dari Dokter dan paramedis, BPBD Ogan Ilir, Masyarakat Peduli Api (MPA) wilayah Ogan Ilir, BPBD Provinsi Sumsel, Relawan Destana Kabupaten Ogan Komering Ilir, MPA Kabupaten Muara Enim, Perusahaan pemegang konsesi, Polhut Dinas Kehutanan Sumsel, dan Brigade Pengendalian Karhutla KLHK-Manggala Agni (bc/ab). Foto: Dok.KLHK
Share:

2018-05-17

Pertumbuhan Ekonomi Bagus, Iklim Investasi Depok Menjanjikan

Walikota Depok, KH. DR. Muhammad Idris, MA
Depok, (WartaMerdeka) - Keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun menunjukkan berbagai hasil positif. Salah satunya ditunjukkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok dari tahun 2008 hingga 2017, secara keseluruhan mengalami perubahan yang baik.
“Tren LPE Kota Depok setiap tahunnya semakin baik. Misalkan, pada tahun 2017,  LPE kita mencapai 7,28 persen, jumlah tersebut meningkat sebesar 0,64 persen dari tahun sebelumnya,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, kepada depok.go.id, Jumat (11/05/2018).
Ilustrasi Pertumbuhan ekonomi
 di Depok meningkat
Termasuk, angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Depok dari tahun 2011 – 2016 mengalami peningkatan. Mulai dari 16,23 persen, 17,59 persen, 19,69 persen, 21,54 persen, 23,05 persen, lalu 24,49 persen.
Di antara faktor pendorong LPE, kata Mohammad Idris, dikarenakan keberadaan para pengusaha yang berinvestasi di Kota Depok. Baik investasi di sektor perekonomian maupun pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data dari  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, iklim investasi  yang paling besar atau utama adalah properti, perdagangan dan jasa, serta pergudangan. Properti memiliki porsi sebesar 35-40 persen dari total investasi yang masuk di Depok. Sementara perdagangan sebesar 20 persen, jasa sebesar 20 persen, dan lain-lain sebesar 20 persen.
Kepala DPMPTSP Kota Depok, Yulistiani Mohtar mengatakan, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan guna merangsang investasi di Kota Depok. Sekaligus, menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi penanam modal.
“Misalnya, memfasilitasi promosi investasi yang digelar tahunan atau penyusunan kajian insentif dan disinsentif penanaman modal,” katanya.
Share: