WARTA MERDEKA

Kemenko Marves Raih Penghargaan Kategori Informatif

Posted by WARTA MERDEKA on 2020-11-27

Pushidrosal Bantu Anggota Keluarga Terdampak Pandemi

Pertajam Naluri Tempur, Yonif 761/KA Latihan Insurjensi

Pemerintah segera permudah akses tol laut agar kebutuhan masyarakat di berbagai daerah terpenuhi

Kupang (WartaMerdeka) – Guna menyiapkan sistem Hub-Spoke Tol Laut dan muatan balik termasuk daging sapi beku di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, gencar memantau ke lapangan, khususnya ke Kota dan Kabupaten Kupang.

Koordinasi dilakukan antar Pemerintah Provinsi NTT bersama Kementerian/Lembaga terkait, dengan penyelenggaraan pelayan publik tol laut, diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Sekretariat Kabinet, Bappenas, Pelindo III, dan PT Pelni.

“Kegiatan ini juga melibatkan beberapa pelaku bisnis yang memiliki minat dan kepentingan terhadap penyelenggaraan tol laut di Provinsi NTT. Kunjungan lapangan dilakukan ke lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Noelbaki dan Ruminansia serta Pelabuhan Tenau sebagai pelabuhan singgah tol laut,” ujar Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Djoko Hartoyo (25/11).

Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyampaikan, provinsinya meskipun memiliki sumberdaya alam yang kaya tetapi tergolong termiskin nomor tiga di Indonesia. Karena NTT sangat bergantung dengan daerah lain. Padahal, pada masa sebelumnya, NTT memiliki hubungan logistik secara langsung yang cukup maju dengan negara lain, dibuktikan dengan pabrik kulit dan pabrik es pertama di Indonesia Timur didirikan di NTT.

“Untuk telur saja NTT masih mendatangkan dari daerah lainnya terutama pada perayaan hari besar keagamaan. Disamping itu kebutuhan pakan ternak dengan total harga sekitar 1,8 triliun rupiah juga masih dipasok dari Pulau Jawa. Interkoneksi antar pulau masih menjadi kendala dan menjadi penyebab biaya logistik yang tinggi,” aku Viktor.

Oleh karenanya, Viktor menambahkan, “kami sangat mengharap kehadiran tol laut akan membantu banyak dalam menurunkan biaya logsitik dan meningkatkan perdagangan komoditas unggulan dari NTT seperti garam, ternak, produk hortikultura, dan lain-lain. Khusus untuk rencana pengiriman daging beku sapi, perlu dikelola dengan baik menyangkut preferensi konsumsi masyarakat NTT berbeda dengan di wilayah lain. Di tempat lain suka kepala-usus-buntut sapi, sementara masyarakat NTT tidak menyukainya,” jelasnya.

Gubernur NTT mengharapkan, pelayanan publik tol laut perlu ditingkatkan dalam skema perencanaan logistik terintegrasi, Hub-Spoke dapat dihubungkan dengan baik, terjadwal. Selain itu, bahan-bahan yang dapat diangkut layanan tol laut tidak terbatas seperti yang disebutkan dalam Permendag 53/2020, tetapi dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat NTT.

Dirjen Perhubungan Laut diwakili oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Antoni Arif Priadi memaparkan, penetapan Hub-Spoke untuk penyelenggaraan tol laut akan dimulai pada 2021. “Pengiriman daging sapi beku akan menjadi alternatif pengiriman kebutuhan daging sapi dari NTT ke wilayah lain di Indonesia. Akan banyak penghematan yang dapat dilakukan terutama dalam efisiensi pelaksanaan tol laut angkutan khusus ternak,” terang Antoni.

Djoko menambahkan, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, sejak 2 bulan ini memimpin langsung untuk peningkatan/efisiensi program Tol Laut, serta menaruh perhatian besar terhadap kesuksesan penyelenggaraan pelayanan publik, agar dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan ruang kapal, meningkatkan perdagangan di daerah yang disinggahi layanan ini (ma).

Warta Merdeka 19.49 New Google SEO Bandung, Indonesia

Kemenko Marves Kawal Arus Tol Laut Di Nusa Tenggara Timur

Posted by WARTA MERDEKA on 2020-11-26

Panglima TNI Bantu 59 Ekor Babi Untuk Upacara Adat Di Papua

Transparansi sebaran informasi KLHK oleh KIP diakui sangat baik dan tepat

Jakarta (WartaMerdeka) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2020 kembali meraih penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Sebelumnya, penganugerahan keterbukaan informasi publik dengan kualifikasi informatif ini juga telah diraihnya pada 2019.

Penyerahan penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari KIP diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin secara virtual kepada Menteri LHK, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Menteri LHK, Alue Dohong (25/11).

Ma’ruf Amin, menyampaikan urgensi keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik. Selain itu, keterbukaan informasi publik pada dasarnya menjadi hal strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Masyarakat diharapkan dapat semakin terlibat dari rencana hingga evaluasi kebijakan.

“Saya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus menjalankan komitmen sebagai salah satu negara yang mengutamakan keterbukaan serta transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan atau open governance. Sebagai anggota Open Governance Partnership dan merupakan salah satu inisiator, pemerintah Indonesia bersama orgasnisasi masyarakat sipil, dapat duduk bersama menunjukkan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan publik yang terjangkau, mudah dan berkualitas,” tegas Wapres.

Di lokasi terpisah, Menteri LHK Siti Nurbaya, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian LHK atas kinerja yang maksimal dalam bidang keterbukaan informasi publik. “Tahun lalu kita meraih peghargaan sebagai Badan Publik Informatif dan tahun ini juga kita kembali meraih Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Tingkatkan terus pelayanan keterbukaan informasi kita terhadap masyarakat, tetap jadi lembaga yang service excellent”, ajak Siti (25/11).

KLHK raih penilaian Badan Publik Informatif, sebagai kualifikasi tertinggi dalam keterbukaan dan pelayanan informasi. Penilaian ini didapatkan dari dua indikator utama, yaitu pengembangan website terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Pengumuman Informasi Publik. Kualifikasi informatif ini juga diberikan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020.

Selama kurang lebih tiga bulan, KIP melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

Berdasarkan siaran pers yang diterbitkan oleh KIP, terdapat 348 badan publik yang dilakukan monev, sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 291 badan publik. Dari hasil monev terdapat peningkatan bagi badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif dengan prosentase 9,89% pada tahun 2019 dan 17,24% pada 2020 (ma).

Warta Merdeka 10.18 New Google SEO Bandung, Indonesia

KLHK Kembali Raih Penilaian Badan Publik Informatif

Menko PMK Kunjungi Pasar Wisata Perbatasan Skouw RI-PNG

Di Ilaga dan sekitarnya, para kepala suku memilih bersatu dengan NKRI

Papua (WartaMerdeka) – “Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI,” ujarnya dalam acara pertemuan dengan para tokoh adat Papua dan masyarakat lainnya (24/11).

Jembatan Murib menyatakan, pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini. Sebagai masyarakat harus patuh terhadap pemerintah. “Selain itu, pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua mulai dari pembangunan hingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jembatan Murib juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak. Sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.

Namun, tak dapat dipungkiri, Jembatan Murib serta beberapa kepala suku lainnya, sangat menyayangkan adanya pembunuhan beberapa anggota masyarakatnya baru-baru ini. “Aksi pembunuhan tersebut tidak terlepas dari kehadiran kelompok bersenjata yang baru saja datang dari Tembagapura,” ujarnya.

Para kepala suku yang demi keselamatannya menolak namanya disebutkan, menyatakan hal hampir serupa. “Sekarang Marga Alom-Magai Suku Damal sudah menolak kehadiran OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Kabupaten Puncak. Kami trauma setelah perang suku 2010-2011 yang mengakibatkan adanya anggota Suku Damal yang ditembak oleh OPM, sehingga kami Suku Damal menolak kehadiran OPM di Ilaga,” jelasnya.

Bahkan seorang anggota masyarakat yang tidak mau identitasnya disebut menyatakan, hidup mereka penuh dengan ancaman OPM. “Setiap hari kami dipaksa mendukung kegiatan mereka. Mereka tidak segan untuk membunuh kami jika keinginannya ditolak,” kisahnya.

Pernyataan masyarakat tersebut berdasarkan kenyataan, karena beberapa hari terakhir terdapat lima orang meninggal dunia oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Meski beragam pendapat telah bergulir, namun tidak dapat dipungkiri, kejadian ini tak terlepas dari persiapan adanya peringatan 1 Desember sebagai hari ulang tahun OPM.

Padahal dalam tubuh OPM sendiri ada perpecahan, disebabkan persaingan dan perebutan wilayah kekuasaan dan kepemimpinan antara kelompok OPM yang berada di Ilaga dengan OPM yang baru datang dari luar wilayah. Ini bukan rahasia lagi untuk masyarakat sekitar Ilaga, dimana kedua pihak telah bertikai cukup lama karena perbedaan pemahaman. Ironisnya, kedua belah pihak tak peduli dengan pertikaiannya harus berujung pada timbulnya korban di masyarakat sipil (bp).

Warta Merdeka 19.13 New Google SEO Bandung, Indonesia

Sejumlah Kepala Suku Di Papua Tegas Tolak OPM

Posted by WARTA MERDEKA on 2020-11-25

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Achmad Riad

Cilangkap (WartaMerdeka) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad, menutup Penataran Kamera Video Jurnalistik TA 2020, diikuti jajaran Penerangan TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Pusat Penerangan/Puspen TNI, di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI, Cilangkap (25/11).

Kapuspen TNI mengatakan, sesuai tugas dan fungsinya, institusi Penerangan TNI dituntut untuk senantiasa siap dan mampu mengirimkan personelnya (prajurit) dalam berbagai penugasan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Menurutnya, pengiriman personel tersebut harus mempertimbangkan faktor kemampuan teknisnya di bidang kamera video jurnalistik serta berwawasan luas, sehingga keikutsertaannya dalam penugasan dapat memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tugas satuannya.

“Sebagai insan penerangan, di masa depan kita menghadapi tuntutan tugas yang terus berkembang, dan adanya keterbatasan personel baik dari aspek kualitas maupun kuantitas,” jelasnya. Mayjen TNI Achmad Riad menyampaikan, guna mengatasi permasalahan tersebut, secara periodik Puspen TNI membuat berbagai kursus, diantaranya penataran kamera video jurnalistik.

“Melalui penataran ini para peserta telah dididik dan dibina agar menjadi seorang kameramen jurnalistik yang profesional. Menjadi kameramen jurnalistik yang profesional adalah tidak mudah, perlu didukung dengan ilmu sebagai upaya pembelajaran maupun praktek cara pengambilan gambar yang telah diajarkan oleh para pembina atau pengajar,” jelasnya.

Menurut Kapuspen TNI, penataran waktu satu bulan memang tidak cukup membentuk para peserta menjadi kameramen profesional. Namun dengan hasil belajar yang sungguh-sungguh, para peserta dapat memperoleh bekal bagi peningkatan kemampuannya serta siap diterjunkan dalam berbagai penugasan.

“Selamat mengukir prestasi, selamat kembali ke satuan masing-masing dan sampaikan salam hormat saya untuk keluarga dan pimpinan satuan kalian,” pesannya (dh).

Warta Merdeka 19.09 New Google SEO Bandung, Indonesia

Prajurit Penerangan TNI Ikuti Penataran Kamera Video Jurnalistik

Pesona alam Pulang Pisau yang banyak dilalui sungai dan hutan

Pulang Pisau/Kalteng (WartaMerdeka) – Dalam pengelolaan ekosistem gambut, penting adanya keterlibatan masyarakat setempat. Selain itu, pengelolaan lahan gambut juga tidak hanya untuk memperoleh keuntungan finansial saja, tetapi juga memulihkan ekosistem gambut. Oleh karena itu, jasa lingkungan, khususnya ekowisata, menjadi potensial untuk dikembangkan di ekosistem gambut.

Terkait hal ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Puslitbang Hutan, BLI-KLHK) menggelar forum grup diskusi atau FGD Pengembangan Produk Wisata Berbasis Ekosistem dan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Hutan Gambut di Kabupaten Pulang Pisau, di Bappeda Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah/Kalteng (24/11).

Mewakili Kepala Puslitbang Hutan KLHK, Kepala Bidang Kerjasama dan Diseminasi Puslitbang Hutan KLHK, Ahmad Gadang Pamungkas mengatakan, "kami ditopang oleh tim peneliti yang kredibel, dan analisis berkualifikasi tinggi. Oleh karena itu, saran dan masukan kami kepada Pemerintah Daerah, mempunyai kompatabilitas, adaptif dan mempertimbangkan banyak hal untuk bisa dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata khusus di Kabupaten Pulang Pisau."

Sementara Ketua Tim Kajian Pembangunan Wisata Alam Ekosistem Gambut, Dr. Endang Karlina menyampaikan timnya telah mengkaji potensi yang ada, menjadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, dan mengemasnya menjadi objek wisata. Sejak Oktober, tim kajian bermitra dengan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru Kalimantan Selatan, memetakan semua potensi yang ada, termasuk keterlibatan warga setempat.

Bersama masyarakat, timnya juga membangun sarana, dan fasilitasi wisata budaya di Desa Gohong dan Desa Buntoi, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng. "Dari sisi kearifan lokal, masyarakat di sini identik dengan sungai. Dari situlah kita mengembangkan wisata susur sungai misalnya,” jelas Endang.

Dalam konsepnya, setiap desa bahkan rumah mempunyai dermaga. “Kami membuat dermaga tersebut mempunyai multi fungsi dan manfaat, misalnya sebagai spot swafoto, dan menjadi indentitas desa tersebut. Jadi gerbangnya wisata setiap desa itu dari dermaga yang ditata dengan baik," tambah Endang.

Kegiatan pembangunannya dilakukan secara padat karya, dengan menggunakan bahan baku yang berasal lahan budi daya masyarakat, seperti bahan baku dari rotan, bambu, dan gelam. Begitu juga dengan penyusunan desain yang sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya, komponen potensi itu menjadi rangkuman strategi pengembangan wisata minat khusus di Kabupaten Pulang Pisau.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pulang Pisau, Hanafi, yang mewakili Plt. Bupati Kabupaten Pulang Pisau berterima kasih kepada tim kajian KLHK, yang telah memberikan skema dalam menggali potensi kearifan lokal budaya yang layak untuk dikembangkan menjadi objek wisata.

"Oleh karena itu, kita harus mampu memanfaatkan segala potensi yang ada. Kabupaten Pulang Pisau banyak memiliki potensi tersebut. Selanjutnya, kita perlu membangun, menata kawasan ekosistem gambut dengan baik, agar dapat tercapai tujuan pengelolaan gambut berkelanjutan yang berdampak positif bagi masyarakat," terang Hanafi (ma).

Warta Merdeka 08.18 New Google SEO Bandung, Indonesia

Jendela Indonesia

Nyonya Nursing Wear Hadirkan Baju Ibu Menyusui Nomor 1 di Indonesia