Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

Gatotkaca Curi Perhatian Pengunjung Licensing Expo China Indonesia Mandiri

Gatotkaca ikuti  Intelectual Property di Licencing Expo China
Jakarta (WartaMerdeka) - Tim asal Indonesia berangkat sebagai bagian dari fasilitasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui program KATAPEL. Mereka adalah lima IP terpilih pada KATAPEL batch 1 yaitu Hey Blo!, Komik Ga Jelas, Tahilalats, Garudayana dan Educa Studio, serta lima lainnya yakni Mintchan, Gugug!, Ghfosty’s Comic, Manguni Squad dan Satria Dewa Gatotkaca. 

Sepuluh  IP (Intellectual Property) karya anak bangsa yang dipamerkan pada Licensing Expo China 2019 di Shanghai, 24-26 Juli 2019, banyak mencuri perhatian pengunjung. Ajang ini merupakan kesempatan bagi mereka sebagai generasi mileneal untuk bertemu dengan para Brand Owners, Potential Investors, dan juga License Buyers.

Di hari pertama, seluruh jenama berkesempatan ikut matchmaking yang mempertemukan kreator IP, brand owners dan berbagai pihak. Para peserta Indonesia juga mendapat kesempatan presentasi IP mereka. Selain mengikut gelaran Licensing Expo China 2019, sepuluh jenama ini juga sempat mampir ke kantor Moonton, perusahaan pembuat game Mobile Legend, untuk melihat potensi kerjasama yang bisa dijalin.


Deputi Pemasaran Bekraf Joshua Simanjuntak menuturkan, “kami ingin IP karya anak bangsa bisa berkembang seluas dan sejauh mungkin, sehingga kelak ekonomi kreatif menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga kelak, berbagai jenama buatan anak bangsa bisa dinikmati dalam skala yang lebih luas, seperti misalnya game, film animasi, sehingga IP kita bisa bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri namun juga salah satu pemain utama di level Asia Tenggara, bahkan Asia. Potensi kita masih sangat besar” (29/7).


“Kehadiran sepuluh jenama Indonesia di pameran Licensing Expo China ini adalah upaya untuk mulai menata jalan ke pasar global bagi karya IP Indonesia. Acara ini mendorong kita untuk membuat kegiatan serupa yang dapat memajukan Indonesia menjadi market hub regional untuk karya IP. Menduniakan IP lokal sejalan dengan core dari ekonomi kreatif Indonesia yang berbasis IP. Melalui penjualan license Indonesia akan mendapat devisa masuk berupa royalti. Ini mungkin bukan hal yang baru tetapi merupakan hal yang harus didorong pertumbuhannya,” jelas Joshua Simanjuntak (ma).
Share:

Natuna Miliki Banyak Potensi Strategis

Kemenko Kemaritiman, pengembangan Natuna sebagai daerah terdepan
Natuna/Kepri (WartaMerdeka) - Kunjungqn yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Natuna secara langsung. Permasalahan tersebut terkait isu perbatasan, pertahanan keamanan, keselamatan navigasi, dan integrasi pembangunan. Hasil dari pengamatan selama kunjungan kerja dibahas bersama dengan Pemerintahan Kabupaten Natuna untuk menentukan beberapa prioritas yang akan menjadi program jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan segera direalisasikan melalui koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Purbaya Yudhi Sadewa, kunjungan kerja dan Rapat Koordinasi Teknis dengan Pemerintah Kabupaten Natuna di Kantor Pemerintahan Kabupaten Natuna, Ranai (23/7).


Deputi Purbaya menyampaikan, “pengembangan Natuna harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi agar fasilitas-fasilitas yang dibangun dapat memberi manfaat yang maksimal bagi perekonomian dan masyarakat Natuna.” Bupati Natuna Hamid Rizal menyebut, daerahnya sebagai salah satu pulau terdepan di utara Indonesia, 90 persen luas wilayahnya adalah laut dengan potensi di dalamnya sangat besar. “Potensi Natuna sangat besar namun belum optimal dirasakan secara langsung masyarakat Natuna melalui pembangunan," ucap Hamid.


Menanggapinya, Deputi Purbaya mengatakan atas dasar fakta geostrategik dan potensi sumber daya alam di Natuna tersebut pemerintah canangkan lima pilar pembangunan Natuna. “Lima pilar pembangunan Natuna tersebut adalah (1) Kelautan dan Perikanan; (2) Pariwisata; (3) Jasa Industri Migas; (4) Lingkungan Laut; dan (5) Pertahanan dan Keamanan. Inilah yang harus diimplementasikan secara terintegrasi, paralel, berimbang, dan saling melegkapi," ujarnya.


Rakor mengidentifikasi beberapa permasalahan yang belum tuntas seperti perundingan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia – Vietnam, _illegal fishing_ yang masih marak, rencana pengembangan maritime domain awareness (MDA), perimbangan keuangan pusat daerah, dukungan transportasi laut dan udara, BBM di Natuna, dan lain sebagainya (ma).
Share:

Presiden Jokowi Buka Pekan Kesenian Bali

Presiden Jokowi saat membuka Pekan Kesenian Bali
Denpasar (WartaMerdeka) - Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengenakan kebaya merah telah lebih dahulu sampai di panggung diiringi para istri menteri yang tergabung dalam organisasi Oase Kabinet Kerja. Dalam acara pembukaan Pekan Kesenian Bali (PKB) ke-41/2019 sebagai ajang promosi budaya khas dari kabupaten/kota seluruh Bali dan provinsi lain bahkan hingga perwakilan dari luar negeri (15/6).

Pekan Kesenian Bali adalah cerminan eksistensi Pancasila

Kedatangan Presiden Jokowi yang didampingi oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung diiringi 100 penari pendet dan baris gede. Dalam laporannya, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan PKB merupakan upaya membumikan Pancasila di Bali.


“Di tengah dinamika politik, ada seni yang dapat menyatukan kita kembali. Melalui PKB mari kita kembangkan spirit kebersatuan dan kebhinekaan bangsa,” ucap Wayan. Ketua Tim Pelaksana Top 100 Calender of Event Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Esthy Reko Astuti mengatakan PKB ajang yang menyatukan Produk, Proses, dan Philosphy atau ajaran agama Hindu “Trihita Karana” (ma/pn) | Foto: Dok.Kemenpar | Jaringan Tanah Impian
Share:

Pariwisata Garut Bergeliat Setelah Diaktifkannya Kembali Jalur Kereta

Konektifitas jalur kereta bantu kembangkan wisata di Garut
Garut ( WartaMerdeka ) - “Siapa yang berani meragukan keindahan Garut. Ini destinasi yang luar biasa. Garut memiliki nature dan culture yang sangat luar biasa. Juga dilengkapi dengan wisata sejarah, ada juga wisata religi. Garut sangat besar potensinya,” puji Menteri Pariwisata Arief Yahya di Cibatu, Garut, Jawa Barat (26/4).

Arief Yahya tak sendirian. Mereka rombongan naik kereta dari Bandung ke Cibatu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meresmikan jalur kereta baru ke Garut. Ikut pula dalam perjalanan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta debitur dan Pendamping Pembiayaan Ultra Mikro terkait pengembangan industri pariwisata untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Konektivitas yang dibangun Pemerintah memungkinkan kelancaran pergerakan barang dan manusia sehingga terdapat kemudahan akses dunia luar ke daerah wisata dan sebaliknya,” jelas Arief Yahya. Intinya, sektor kemajuan pariwisata berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat di daerah karena banyak wisatawan dalam dan luar negeri akan datang. Saat ini pemerintah telah persiapkan berbagai program seperti akses Wifi gratis, wisata kesehatan, dan program UMKM Jawa Barat di daerah wisata Situ Bagendit.

Pemerintah memang memandang sektor pariwisata sebagai sektor strategis dalam pengentasan kemiskinan. Sektor ini sangat terkait dengan lainnya yang bersifat padat karya serta melibatkan usaha masyarakat berskala mikro dalam jumlah masif. Melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), misalnya, masyarakat diberi program pembiayaan, pelatihan, pendampingan kepada pengusaha Ultra Mikro di daerah wisata. UMi merupakan program pembiayaan masyarakat usaha mikro di lapisan terbawah yang tidak memiliki akses perbankan. Jumlah plafon pembiayaan ini paling banyak Rp10 juta pernasabah (ay/ma). | Foto: abri | Jaringan Indonesia Mandiri
Share:

TCC Kemenpar Masih Siaga Pantau Wisatawan di Tiga Gili

Lombok (WartaMerdeka) - Tim Tourism Crisis Center Kementerian Pariwisata (TCC-Kemenpar) masih siaga melakukan penanganan wisatawan pasca gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat (08/08). Tim TCC bersama Kadisparprov NTB melakukan penyisiran di Kepulauan Gili (Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno) untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memantau dan memastikan wisman yang masih berada di Kepulauan Gili dalam keadaan aman. 


Ketua TCC Lombok, Guntur Sakti mengatakan masih ada beberapa orang yang bertahan di Kepulauan Gili. “Berdasarkan hasil penyisiran tim TCC ke tiga gili, beberapa orang yang masih bertahan di sana adalah pemilik properti dan peralatan diving, sebagian lagi sedang menunggu charter helikopter menuju ke Bali,” jelas Guntur Sakti. 

_Food truck_ Poltekpar masih _standby_ di halaman kantor Kadisparprov NTB untuk melayani wisman yang masih menginap di kantor Kadispar dan berjaga-jaga apabila ada wisatawan mancanegara (wisman) yang datang dan membutuhkan pelayanan. 

Tim TCC Kemenpar juga melaporkan bahwa penerbangan dari dan menuju LOP hari ini beroperasi normal, walaupun jumlah wisatawan yang berada di bandara semakin berkurang. Tourist Information Lombok (TIC) juga masih membuka pelayanan untuk menangani turis di LOP. 

Pasukan Gerak Cepat PLN Jawa Timur dan Bali BKO Gempa Lombok diberangkatkan menggunakan Kapal TNI-AL untuk pemulihan kelistrikan di Kepulauan Gili. Aparat POLRI dan TNI saat ini masih berada di Gili Trawangan utk menyisir jumlah wisatawan yg belum terevakuasi dan melakukan pengamanan di semua objek wisata dan objek vital (pembangkit listrik, air, ATM). 

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyapa secara online tiga tokoh yang ikut menyisir Kepulauan Gili yaitu Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Dari penyisiran ini, telah ditemukan 33 wisman dan 33 wisnus yang tersisa untuk kemudian diantar ke Pulau Lombok (Pelabuhan Bangsal). Sejumlah 29 wisman tersebut sudah diberangkatkan dari Bangsal menggunakan KMP Gangari 189 menuju Pelabuhan Padang Bai. 

Arief Yahya menegaskan bahwa penjemputan ini gratis. “Sekali lagi saya tegaskan di sini, penjemputan gratis dan tidak dipungut biaya untuk menjemput dan mengantarkan mereka. Terima kasih atas respon cepat terhadap wisatawan di Kepulauan Gili,” ujar Menpar Arief Yahya. 

Hingga Rabu (08/08) sudah terhitung 15 negara yang mengeluarkan _travel advice_ ke Lombok. 15 negara tersebut adalah Perancis, Selandia Baru, Inggris, Siprus, Luxemburg, Belgia, Jerman, Kanada, Tiongkok, Australia, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Brasil, dan Swiss. Hal ini tentunya memberi dampak langsung pada pariwisata Indonesia, khususnya jumlah kunjungan wisman. 
Menpar Arief Yahya telah menghitung sementara imbas dari gempa bumi ini yaitu sekitar 100 ribuan wisman. 

“Begini, perbandingan jumlah wisman Bali dan Lombok itu 5:1, jika di Bali setahun dibulatkan 5 juta, di Lombok 1 juta. Lalu masa bencana di Bali lebih lama, dibandingkan Lombok, perbandingan 2:1. Maka jika di Bali 2017 lalu berdampak 1 juta kunjungan, di Lombok 1:10 nya, atau 10% nya, 100 ribuan,” kata Menpar Arief Yahya. 

Penurunan jumlah wisman ini tentunya juga memberi dampak ekonomis. Dengan asumsi satu wisman mendapat USD 1000 per kunjungan, penurunan bisa mencapai USD 100 juta. Jumlah ini ditambah lagi dengan kunjungan wisnus dengan spendingnya sekitar RP. 850,000,00 per-kunjungan (pn/aba). Foto: Dok.Kemanpar - Sumber: Jaringan TI
Share:

Kementan Pantau Peredaran Daging untuk Kebutuhan Kurban Idul Adha


Jakarta (WartaMerdeka) - "Daging Hewan Kurban harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal/asuh,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (PKH-Kementan) I Ketut Diarmita, mewakili Menteri Pertanian saat sosialisasi pemantauan daging hewan sambut Hari Raya Idul Adha 2018, di Pemotongan Hewan Sentra Primer, Masjid Al Azhar, Jakarta Timur (3/8). 


Dalam acara yang digagas Kementan dan Pemprov DKI Jakarta ini, dihadir lebih dari seratus ibu-ibu PKK sewilayah DKI Jakarta, wakil ketua komisi IV DPR RI Viva Yoga dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta serta masyarakat sekitarnya. 




Secara simbolik Ditjen PKH melepas Tim Terpadu Pemantauan Hewan Tahun 2018, yang akan beranggotakan 2.698 orang petugas terdiri dari Tim Ditjen PKH, Dinas DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Kementerian Agama BPJPH, FKH IPB dan PDHI. 


I Ketut Diarmita menegaskan, Kementan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Peraturan ini mengatur: (a). Persyaratan minimal tempat penjualan hewan kurban, pengangkutan, kandang penampungan dan tempat pemotongan hewan kurban; (b). Tata cara penyembelihan hewan kurban dan distribusi daging kurban sesuai aspek teknis dan syariat Islam. 



Oleh karenanya, Kementan fokus utama dalam pengawasan pemotongan hewan kurban meliputi: Kesehatan hewan kurban untuk menjamin hewan kurban bebas penyakit zoonosis (dapat menular dari hewan ke manusia); Proses penyembelihan hewan kurban untuk menjamin pemenuhan syariat Islam dan kesejahteraan hewan; serta Distribusi daging hewan kurban kepada Mustahiq untuk menjamin pemenuhan persyaratan higiene sanitasi dan keamanan pangan. 



Itu sebabnya, dalam sosialisasi ini juga peserta diajak melihat ke tempat pemotongan yang baik dan higiene di salah satu dari lima tempat yang telah ada di Jakarta. “Tempat di Al Azhar Sentra Primer ini menjadi percontohan yang baik,” ujar I Ketut. Secara keseluruhan di Indonesia ada 12 lokasi serupa untuk pemotongan hewan. 



I Ketut Diarmita menambahkan, kebutuhan hewan kurban untuk tahun 2018 diprediksi sebanyak 1.504.588 ekor, naik sekitar 5% dari pemotongan hewan kurban tahun 2017. Kebutuhan hewan kurban tersebut terdiri dari: Sapi sebanyak 462.339 ekor, Kerbau sebanyak 10.344 ekor; Kambing sebanyak 793.052 ekor dan Domba sebanyak 238.853 ekor (ab/hy). Foto: abri - Sumber : Jaringan Indonesia Mandiri
Share:

Komitmen Airlines dan Wholesaler Dukung Target 17 Juta Wisman 2018

Jakarta (WartaMerdeka) - Pelaku usaha di bidang penerbangan (airlines) dan biro perjalanan wisata (BPW/wholesaler) berkomitmen akan menghasilkan 730.669 pax wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selama periode Agustus - Desember 2018 untuk mendukung target 17 juta kunjungan wisman tahun ini. Demikian salah satu hasil kesimpulan dan rumusan dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata II-2018 yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, Jakarta 26/07).

Komitmen _airlines_ dan _wholesaler_ itu di antaranya diwujudkan dalam penandatanganan kerja sama promosi terpadu antara Kemenpar dengan 15 _airlines_ dan 8 _wholesaler_ yang dituangkan dalam bentuk Letter of Intent/LoI (16 dokumen), Memorandum of Understanding/MoU (2 dukumen), dan Memorandum of Implementation Arrangement/MoIA (5 dokumen) yang ditandangani di acara Rakornas.

Hingga penutupan, sudah ditandatangani kesepakatan dengan 25 Mitra Inisiatif Strategis yang terdiri dari 23 Mitra Insentif Aksesibilitas (5 MoIA, 2 MoU, 16 LoI), Mitra Hot Deals sebanyak 1 Mitra (PKS - Eksisting), dan Mitra CDM masih dalam tahap lelang.

"Dari mitra tersebut, diperoleh komitmen penambahan wisman ( _incremental pax_) sejumlah 1.230.669 wisman. Diantaranya dengan mitra insentif aksesibilitas sebesar 730.669 Wisman tambahan dan mitra Hot Deals (Kepri) sebesar 500.000 wisman tambahan," jelas Nia Niscaya selaku Ketua Rakornas saat membacakan hasil Kesimpulan pada penutupan Rakornaspas II-2018.

Jumlah ini diharapkan akan membantu untuk mengejar target 17 juta kunjungan wisman 2018. Dengan rata-rata jumlah kunjungan wisman sebesar 1,25 juta perbulan menunjukkan bahwa akhir tahun ini akan diperoleh 15 juta wisman, sehingga perlu tambahan dua juta wisman untuk mencapai target 17 wisman pada 2018. Tambahan dua juta wisman itulah akan dikejar Kemenpar melalui tiga program marketing khusus yang menjadi fokus dalam Rakornas kali ini yaitu Incentive Airlines atau Wholesalers, Hot Deals Visit Wonderful Indonesia, dan yang ketiga CDM (Competing Destination Model) dengan target menghasilkan 2,5 juta kunjungan wisman (gs/fm). Foto: Dok.Kemenpar - Sumber: Jaringan Indonesia Mandiri
Share:

Guna Raih 17 Juta Wisman pada 2018, Kemenpar Gunakan Program Khusus


Jakarta (WartaMerdeka) - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan dalam mengejar target 17 juta kunjungan mancanegara (wisman) di 2018 ini, akan melakukan tiga program terobosan, yaitu insentif kepada airlines/wholesaler, Hot Deals Visit Wonderful Indonesia, dan CDM (Competing Destination Model). Dengan rata-rata jumlah kunjungan wisman sebesar 1,25 juta perbulan nantinya menunjukkan bahwa akhir tahun ini bisa diperoleh 15 juta wisman, sehingga perlu tambahan dua juta wisman untuk mencapai target 17 juta. Hal tersebut dipaparkan Menpar Arief Yahya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata II-2018 yang mengangkat tema ‘Raih Target 2018: 17 Juta Wisatawan Mancanegara’ di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kementerian Pariwisata/Kemenpar (26/07).



Menpar Arief menjelaskan dari tiga program terobosan Kemenpar itu diproyeksikan akan diperoleh tambahan sekitar 1,95 juta wisman hingga akhir tahun ini, sehingga masih dibutuhkan tambahan 50.000 wisman. “Proyeksi tambahan 1,95 juta ini sebagai target realistik yang akan kita capai meski di bawah target optimistis yang kita tetapkan,” urai Menpar Arief. Ia memberi contoh untuk program insentif airlines/wholesaler target optimis ditetapkan sebesar satu juta wisman, namun hasil pembicaraan dengan pelaku bisnis (_airlines/wholesaler) sebanyak 750 ribu wisman. 



Sementara untuk target program Hot Deals Visit Wonderful Indonesia ditetapkan sebesar 2,5 juta wisman, terdiri dari Paket Hot Deals Great Kepri 500 ribu wisman; Paket Hot Deals Great Jakarta satu juta wisman; Paket Hot Deals Great Bali satu juta wisman. Dengan angka target realistis sebesar 750 ribu dan target program CDM satu juta diproyeksikan akan diperoleh angka nyata sebesar 500.000 wisman.



Menpar Arief menjelaskan pada Rakornas kali ini fokus membahas masalah akses pariwisata khususnya Terminal Low Cost Carrier (LCCT), karena pertumbuhan trafiknya di atas 20% dan sejalan dengan target pertumbuhan pariwisata 21%, sedangkan kalau mengandalkan Terminal Full Service Carrier (FSCT) pertumbuhannya di bawah 5% sehingga sulit diandalkan untuk mencapai target pariwisata.



Seperti diketahui, program kerjasama promosi dengan _airlines_ dan _wholesaler_ sangat strategis dalam mendatangkan wisman karena 80% wisman yang datang ke Indonesia melalui konektivitas udara (airlines) baik regular maupun _chartered flight_. Selain itu pola pembelian paket wisata ke Indonesia dilakukan melalui _wholesaler_ dan _retailers_, bahkan pada pasar tertentu pembelian paket wisata melalui _wholesaler_ sangat dominan.  Promosi terpadu dilaksanakan bersama dalam bentuk _sales mission, trade show, festival, fam trip_, publikasi dan pemberian insentif.



Sementara program Hot Deals, yakni program untuk mengoptimalkan kapasitas yang tidak terpakai atau _idle capacity_, diutamakan pada tiga pintu masuk utama yaitu Great Bali (40%), Great Jakarta (30%) dan Great Kepri (20%). Ketika _idle capacity_ pada faktor 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas) digabungkan dan dimanfaatkan dalam sebuah _platform_ akan tersedia layanan turisme yang mudah dan murah, atau disebut _more for less tourism_. Karena itu, program Hot Deals menjadi hal yang atraktif dan kompetitif dalam meningkatkan kunjungan wisman. Paket Hot Deals diproyeksikan akan dapat menambah 2,5 juta wisman pada 2018.



Sementara Competing Destination Model (CDM) adalah metode yang dilakukan penyedia _platform_ data _driven marketing_ dalam mengarahkan calon wisman yang sudah memiliki tujuan wisata ke destinasi tertentu. Dengan CDM memungkinkan mengambil data _travellers_ dari berbagai sumber online; _profiling_ dan segmentasi data _travellers_; lalu menargetkan _travellers_ tersebut dengan kampanye iklan yang _customised_ dan _targeted_.



Rangkaian kegiatan Rakornas Pariwisata II-2018 yang diikuti sekitar 250 perserta dari kalangan akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas dan media (Pentahelix) antara lain diisi dengan diskusi/workshop terbagi dalam sesi; insentif aksesibilitas; hot deals; dan CDM dengan menghadirkan nara sumber dari kalangan pelaku bisnis dan professional (gs/ab). - Foto: abri - Sumber : Jaringan Indonesia Mandiri
Share:

Manfaat Danau Terintegrasi Dukung Kesejahteraan Masyarakat


Jakarta (WartaMerdeka) - Besarnya potensi danau yang dimiliki Indonesia, sekitar 840 danau besar dan 735 danau kecil, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah danau terbanyak di Asia. Keberadaan danau merupakan sumber air yang penting bagi kehidupan masyarakat, baik untuk kehidupan sehari-hari, kegiatan perekonomian, serta fungsi ekologis yang dimilikinya. 


Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/PDASHL-KLHK, I.B. Putera Parthama, menyampaikan pengelolaan danau terintegrasi sangat penting bagi Indonesia, mengingat fungsi danau dan pemanfaatan ekosistem danau yang banyak dilakukan. 



"Ada urgensi yang sangat besar disini, karena Indonesia memiliki potensi danau sangat besar, dan fungsinya sebagai daerah tangkapan air, habitat keanekaragaman hayati, tambak, wisata, hingga fungsi sosial sebagai tempat tumbuh budaya dan kearifan lokal", tuturnya saat membuka Workshop on Integrated Lake Basin Management di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (12/07). 



Dijelaskan Putra, pengelolaan danau perlu memperhatikan hal-hal antara lain, tipologi danau, indikator kesehatan danau, aktivitas pemanfaatan danau, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Terkait hal ini, Putra meyakini, banyak pihak dapat berkontribusi terhadap upaya konservasi danau dan rehabilitasi ekosistem sekitar danau. 



"Strategi pengelolaan danau dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik danau, identifikasi potensi danau sebagai sumber ekonomi, didukung penegakan hukum, kemitraan, serta pelibatan masyarakat dan komunitas dalam upaya konservasi dan rehabilitasi", tambahnya. 



Workshop ini juga dihadiri narasumber dari International Lake Environment Committeee Foundation (ILEC), Prof. Masahisa Nakamura dan Ms. Kiyoko Takemoto. ILEC adalah lembaga non pemerintah internasional yang berkedudukan di Jepang, dan sangat berpengalaman dalam pengelolaan danau di Jepang, khususnya Danau Biwa, serta beberapa danau di berbagai negara. 



Prof. Mashira menyampaikan informasi mengenai rencana The 17th World Lake Conference (WLC17), yang akan dilaksanakan di Ibaraki, Jepang (15-19/10) yang akan dihadiri oleh para pengelola danau dari berbagai negara. Dan Menteri LHK, Siti Nurbaya, direncanakan menjadi salah satu keynote speaker saat Opening Ceremony WLC17 (dm). - Foto: Dok.KLHK 

Jaringan- IndonesiaMandiri.web.id
Share:

Pertumbuhan Ekonomi Bagus, Iklim Investasi Depok Menjanjikan

Walikota Depok, KH. DR. Muhammad Idris, MA
Depok, (WartaMerdeka) - Keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun menunjukkan berbagai hasil positif. Salah satunya ditunjukkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok dari tahun 2008 hingga 2017, secara keseluruhan mengalami perubahan yang baik.
“Tren LPE Kota Depok setiap tahunnya semakin baik. Misalkan, pada tahun 2017,  LPE kita mencapai 7,28 persen, jumlah tersebut meningkat sebesar 0,64 persen dari tahun sebelumnya,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, kepada depok.go.id, Jumat (11/05/2018).
Ilustrasi Pertumbuhan ekonomi
 di Depok meningkat
Termasuk, angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Depok dari tahun 2011 – 2016 mengalami peningkatan. Mulai dari 16,23 persen, 17,59 persen, 19,69 persen, 21,54 persen, 23,05 persen, lalu 24,49 persen.
Di antara faktor pendorong LPE, kata Mohammad Idris, dikarenakan keberadaan para pengusaha yang berinvestasi di Kota Depok. Baik investasi di sektor perekonomian maupun pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data dari  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, iklim investasi  yang paling besar atau utama adalah properti, perdagangan dan jasa, serta pergudangan. Properti memiliki porsi sebesar 35-40 persen dari total investasi yang masuk di Depok. Sementara perdagangan sebesar 20 persen, jasa sebesar 20 persen, dan lain-lain sebesar 20 persen.
Kepala DPMPTSP Kota Depok, Yulistiani Mohtar mengatakan, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan guna merangsang investasi di Kota Depok. Sekaligus, menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi penanam modal.
“Misalnya, memfasilitasi promosi investasi yang digelar tahunan atau penyusunan kajian insentif dan disinsentif penanaman modal,” katanya.
Share:

Jelang Ramadhan, Harga Bahan Pokok di Depok Masih Stabil

Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Kadis Dagin) Kota Depok, Kania Parwanti
Depok, (WartaMerdeka)- Menjelang bulan Ramadan, harga bahan pokok di Kota Depok masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut berdasarkan pantauan yang rutin dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok di lima pasar tradisional yang dikelola pemerintah.
“Pada dasarnya bahan pokok yang kami pantau adalah yang memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu beras, daging, minyak goreng, dan gula pasir,” tutur Kepala Disdagin Kania Parwanti,  kepada depok go.id, belum lama ini.
Dikatakannya, untuk harga beras kualitas medium masih stabil yaitu Rp 9.141/kg, daging sapi murni Rp 111.964/kg, daging ayam broiler Rp 61.929/ekor. Sedangkan untuk telur ayam broiler Rp 22.767, minyak goreng curah Rp 11.157/liter dan gula pasir Rp 12.583/kg.
“Untuk bawang merah juga belum mengalami kenaikan yang drastis yaitu Rp 32.680/kg dari harga sebelumnya Rp 32.332/kg, bawang putih Rp 31.619/kg dari sebelumnya Rp 32.553/kg, dan cabai merah keriting Rp 35.646/kg dari harga sebelumnya Rp 36.062/kg,” ujarnya.
Kania menjelaskan, beberapa pekan lalu memang harga cabai sempat mengalami kenaikan. Namun, saat ini harga cabai sudah mengalami penurunan.
“Harga cabai ini bergantung pada kondisi tanam dan panen. Jadi, tidak berpengaruh pada bulan Ramadan dan kalau ada kenaikan, itu pun belum telalu tinggi dan masih dalam tingkat yang wajar,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, guna mengatisipasi kenaikan harga jelang Ramadan, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Diantaranya menggelar operasi pasar murah dan melakukan pemantauan harga secara ketat.
“Kalau ada harga eceran yang tinggi kita cek, berapa lama naiknya, cek dimana supliernya apakah kurang atau tidak di suplier, seperti itu,” tandasnya.
Share:

Produksi Cabai Sumatera Selatan Meningkat Pesat

Palembang (WartaMerdeka) - Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Hortikultura Suwandi, memantau produksi cabai di Sumatera Selatan. Hal ini guna memastikan pasokan aneka cabai khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2018. 

“Iya kami pantau produksi cabai di Sumatera Selatan, setelah usai menghadiri acara pencanangan proyek NPK 2,4 juta ton dan peresmian Pabrik PUSRI IIb di Palembang,” ujar Suwandi. 

Menurut Suwandi, karakteristik produksi cabai di Sumatera Selatan ini berbeda dengan daerah lain. Di sini pertanaman cabai ada sepanjang waktu, ditanam pada musim yang berbeda pada lima tipe lahan yang berbeda. “Tipe pertama, cabai ditanam di lahan pasang surut ini berada di Banyuasin,” katanya. 

Kedua, lanjut Suwandi, ditanam pada lahan lebak berada di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Musi Banyuasin. Ketiga pada lahan tadah hujan yakni berada di Kabupaten OKI. 

“Keempat, ditanam pada lahan sawah berada di Musi Rawas dan OKU Timur, serta kelima dilahan dataran tinggi berada di OKU Selatan, Muara Enim dan Pagar Alam,” sebutnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Sub Bidang Hortikultura, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Sri Indah Mulyati mengatakan luas panen cabai setahun sekitar 5000 hektar, memasok ke Pasar Induk Jakabering dan pasar daerah lain. Pasar Induk Jakabering dipasok 25 ton cabai perhari, bawang merah 30 ton perhari dan bawang putih 50 ton perhari. Kebutuhan bawang putih memang tinggi untuk cuka. 

“Untuk produksi cabai ini cukup guna memenuhi kebutuhan Sumatera Selatan, bahkan sebagian produksi dipasarkan ke Jambi, Bengkulu, Lampung dan lainnya. Harga cabai rawit maupun cabai merah keriting di petani berkisar Rp 30 ribu perkg,” terangnya. 

Beberapa sentra produksi misalnya di Lais Kabupaten MUBA, cabai rawit merah keriting varietas lokal. Dengan teknologi sederhana biaya minim sekitar Rp 20 juta per hektar, bisa menghasilkan 6 ton setara Rp 120 juta perhektare. 

Sementara itu, Ketua Gapoktan Semontor Jaya, Desa Pedu, Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI, Kasnadik mengatakan anggota Gapoktannya menanam 43 hektare cabai dengan varietas local, pemupukan sederhana dengan biaya Rp 16 juta perhektare. Sementara dirinya mengelola cabai 1,5 hektar. 

“Hasilnya sekitar Rp 60 juta, masih lumayan. Pertanaman 43 hektare sekarang siap akan dipanen pada Mei hingga Juni 2018 nanti saat Ramadhan dan Idul Fitri siap memasok Pasar Induk Jakabering,” paparnya. 

Sedangkan Abdul Ghopur, petani di desa yang sama, menyampaikan optimis dengan benih unggul hibrid dan pemupukan yang cukup akan menaikkan produksi. 


Foto: Dok.Kementan | Sumber : IM
Share:

Potensi Bandara Silangit akan Semakin Terbuka

Siborong-borong, (WartaMerdeka) - Kehadiran para pimpinan Air Asia yang terdiri dari Co-Founder, dan Komisaris PT AirAsia Indonesia Tbk, Datuk Kamarudin Meranun, yang disertai oleh CEO Grup AirAsia di Indonesia, Dendy Kurniawan beserta Corporaate Secretary Indah Permatasari di Bandara Silangit, Sumatera Utara (19/4), menurut Arie Prasetyo (Direktur Utama Badan Pariwisata Otorita Danau Toba), adalah  kunjungan Eksekutif Management Maskapai Air Asia sebagai tindak lanjut pertemuan CEO Grup Air Asia Tony Fernandes dengan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi (19/2). 

Kunjungan tersebut diharapkan dapat menindaklanjuto kepastian konektivitas udara di Kawasan Danau Toba yang merupakan salah satu destinasi prioritas Kemenpar. 

“Jika AirAsia membuka rute internasional, maka itu akan membuat potensi Bandara Silangit semakin terbuka. Kehadiran AirAsia akan kian melengkapi rute Maskapai yang menuju Bandara Silangit,” sambung Arie. 

Bandara Silangit telah dilengkapi fasilitas Custom, Immigration Quaratine (CIQ) dan landasan pacu dengan panjang 2.650 x 30 meter ini memiliki tingkat kekerasan lancasan (PCN) yang bisa didarati pesawat sekelas Airbus A320 dan Boeing 737-800. Maskapai-maskapai domestik dan internasional ini yang membuka rute ke Silangit diharapkan secara kontinu terus menerus membawa wisatawan ke Danau Toba. 

Arie juga menegaskan, makin banyaknya rute penerbangan ke Bandara Silangit akan menjadi hal yang sangat penting dan strategis mengingat pemerintah telah mencanangkan Danau Toba sebagai "10 Bali Baru". Destinasi Danau Toba ditargetkan bisa secara signifikan membawa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatera Utara dapat mencapai angka sejuta orang pada akhir 2019 (SM) | Foto : Istimewa
Share:

Sulawesi Tenggara dan Papua Nikmati BBM Satu Harga

Banggai Laut/Sulawesi Tenggara (WartaMerdeka) - Komite BPH Migas, M Lobo Balia bersama dengan perwakilan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Harya Adityawarman, GM MOR VII PT Pertamina (Persero) Tengku Fernanda, Bupati Banggai Laut H. Wenny Bukamo, jajaran TNI dan POLRI, serta tokoh masyarakat Kabupaten Banggai Laut meresmikan  Lembaga Penyalur BBM Satu Harga (SPBU 74.948.01) di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah (18/4). 

Selain peresmian Penyalur BBM Satu Harga di Banggai, secara simbolik pada hari yang sama, juga diresmikan Penyalur BBM Satu Harga di Distrik Prime, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua. 

SPBU 74.948.01 yang bertempat di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan Jenis BBM Premium dan Solar bagi masyarakat sekitar dengan kapasitas sebesar 15 KL jenis BBM Premium dan 15 KL yang BBM Solar dengan berjarak lima kilometer dari SPBU existing yang lebih dahulu beroperasi di kecamatan berbeda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan estimasi 40 KL Premium dan 10 Kl Solar. 

Sedangkan Penyalur BBM Satu Harga di Lanny Jaya (SPBU Kompak 86.955.15), berada di Distrik Prime dengan kapasitas sebesar 30 KL jenis BBM Premium dan 10 KL untuk BBM Solar dan disupply dari TBBM Jayapura yang berjarak kurang lebih 123 KM dengan menggunakan jalur darat serta 152 Mil menggunakan jalur udara yang melayani konsumen untuk keperluan transportasi, baik lokal maupun antar Kabupaten. 

Dengan beroperasinya Penyalur BBM Satu Harga di Lanny Jaya, maka masyarakat sekitar kini dapat menikmati BBM dengan harga sama dengan Pulau Jawa, yaitu Rp. 6450/liter Premium dan Rp. 5150/liter Solar yang sebelumnya masyarakat harus merogoh kocek sekitar Rp. 20.000-Rp. 40.000 untuk satu liter bensin. 

Komite BPH Migas, M Lobo Balia mengatakan, “pembangunan penyalur/SPBU di wilayah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal) ini bukan merupakan hal yang mudah mengingat lokasi geografis dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu dipastikan tepat sasaran peruntukkannya. Oleh karena itu perlu ada pengawasan dan monitoring dari Pemerintah daerah dan Aparat agar Penyaluran BBM Satu Harga ini tepat sasaran. Pemerintah Daerah, Badan Usaha maupun Masyarakat dapat melaporkan adanya dugaan-dugaan tindakan dalam penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM yang terjadi di lapangan kepada BPH Migas ataupun Instansi yang berwenang lainnya.” 

SPBU Regular Banggai Laut dan Kompak Lanny Jaya berturut-turut adalah SPBU ke-3 dan ke-4 yang telah beroperasi dari rencana 67 lembaga penyalur program BBM Satu Harga yang akan didirikan oleh PT Pertamina (Persero) di 2018. Untuk wilayah Sulawesi sendiri setelah Kabupaten Banggai Laut akan ada lima kabupaten lain yang didirikan lembaga penyalur BBM, yaitu Sigi, Gorontalo Utara, Konawe Kepulauan, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Talaud. 

“Warga Banggai Laut merasa sangat bersyukur atas kehadiran SPBU di sini sehingga masyarakat dapat menikmati BBM Premium dan Solar yang sebelumnya di pengecer dibanderol dengan kisaran harga Rp 15.000 hingga Rp 30.000 per liter namun sekarang hadir dengan harga Rp 6.450/liter untuk Premium dan Solar seharga Rp 5.150,-/liter. Tentunya hal ini akan meringankan beban masyarakat yang selama ini kesulitan dalam membeli BBM,” komentar Bupati Banggai Laut H. Wenny Bukamo. 

Sebagai daerah kepulauan, Banggai Laut 
miliki panjang jalan sekitar 400 km dan hanya seperempatnya yang beraspal. “Adanya SPBU Regular ini diharapkan akan mendorong kemajuan sektor transportasi dan mendukung perkembangan sektor perikanan, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Banggai Laut,” tambah Wenny. 

Program BBM Satu Harga memang menjadi perhatian Pemerintah bagi masyarakat di lokasi 3T, sebagai cermin dari pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, khususnya keadialN dibidang ketersediaan dan harga BBM (bj/ab). 
Share: