Pemerintah Beri Prioritas Proyek Infrastruktur Untuk Rakyat Di Masa Pandemi

Transportasi umum mendapat perhatian tinggi agar penularan Covid-19 bisa dikurangi Jakarta ( WartaMerdeka ) –    “Menurut saya berbag...

Transportasi umum mendapat perhatian tinggi agar penularan Covid-19 bisa dikurangi

Jakarta (WartaMerdeka) –  “Menurut saya berbagai proyek strategis nasional ini bukan

sebuah angan-angan. Tetapi juga sebagai kebutuhan, dan kebutuhan itu kan harus kita penuhi. Perihal anggaran pemerintah sebagian besar untuk penanganan covid-19. Namun bukan berarti pembangunan berbagai infrastruktur itu harus dihentikan, sebab ini untuk kebutuhan jangka panjang masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Ridwan Djamaluddin, dalam dialognya dengan TVRI (17/6).

 Artinya, lanjut Ridwan, roda perekonomian harus tetap berjalan karena membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. “Itulah hakikat dari penyediaan infrastruktur. Ini harus terus berjalan. Strateginya, ada beberapa yang di reschedule, yang prioritas kami utamakan. Yang jelas berbagai proyek-proyek infrastruktur, utamanya yang strategis dan bermanfaat bagi masyarakat luas akan kami teruskan. Termasuk apabila diperlukan penataan dan penjadwalan ulang. Prioritasnya, berbagai proyek konektivitas, antar Pulau Jawa dan antar Pulau Jawa dengan Pulau-pulau lainnya. Itu yang menjadi prioritas. Dan, beberapa proyek nasional terus berjalan, apalagi yang sifatnya ada komitmen dengan internasional,” tambahnya.

Sebagai gambaran Ridwan mencontohkan, walaupun dari segi keekonomian kurang menguntungkan, Pemerintah tetap membangun bandara di wilayah Papua. “Walaupun keekonomiannya kurang, akan tetapi di sana banyak masyarakat yang membutuhkan untuk distribusi logistik dan mobilisasi masyarakat, maka itu wajib kita penuhi,” jelasnya.

Kemudian, perihal berbagai moda transportasi yang sudah beroperasi, menurut Ridwan, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai regulasi terkait protokol kesehatan, demi pencegahan penularan Covid-19. “Diperkirakan, sekitar 70-80 persen penularan Covid-19 terjadi pada sektor transportasi, terutama transportasi publik. Hal-hal demikan yang terus menjadi fokus utama kita. Pemerintah pun terus berusaha untuk mengurangi semaksimal mungkin potensi penularan, sambil terus membuka peluang agar roda perekonomian tetap berjalan. Sehingga muncul kebijakan protokol kesehatan yang mengatur pembatasan masyarakat di transportasi publik,” papar Ridwan.

“Di sini juga saya pastikan, bahwa tidak ada niatan sedikitpun pemerintah untuk merugikan badan usaha. Sebab keselamatan dan keamanan masyarakat yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Harapannya, kita justru tidak saling manyalahkan, akan tetapi ini adalah kondisi darurat, dan kita pun harus menerimanya sebagai realitas sementara,” tambahnya.

Terkait kebijakan shifting kerja dan juga perihal rencana kebijakan Ganjil-Genap yang tertuang pada Pergub DKI Jakarta Nomor 51/2020, Ridwan berpendapat, agar lebih disosialisasikan. “Saat ini juga sudah ada kebijakan shifting kerja, saya kira itu lebih baik. Pada ujungnya kualitas hidup kita juga harus lebih baik dan keselamatan kita terjaga, kepadatan lalu lintas juga berkurang. Artinya masyarakatnya yang kita atur mobilitasnya. Masyarakat juga harus berusaha hidup dengan pola yang lebih sehat, misalkan beralih ke sepeda, yang saya kira jalurnya itu sudah siap di seputar Sudirman-Thamrin,” ungkapnya (ma).

Foto: Kemenparekraf