Pemerintah Optimis Pasca Pandemi Ekonomi Nasional Bakal Pulih

Jakarta (WartaMerdeka) – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan lembaga pemeringkat kredit, Moody’s Investors Service, (20/7) untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan iklim investasi di Indonesia serta langkah pemerintah dalam mengelola keuangan di tengah situasi sulit akibat pandemi. Luhut menyatakan penanganan Covid-19 semakin membaik, karena secara nasional angka recovery rate adalah 52,5 persen, dengan 24 provinsi memiliki angka recovery rate di atas 50 persen. Ke depan, pemerintah akan fokus mengawasi penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, karena 6 provinsi tersebut menyumbang hingga 70 persen dari jumlah kasus nasional. “Berbagai bantuan dan stimulus juga sudah disiapkan untuk membantu perekonomian nasional. Sejauh ini total sudah Rp 695,2 triliun disiapkan pemerintah untuk memberi stimulus ekonomi, termasuk jaring pengaman sosial yang menjangkau hingga 40 persen masyarakat miskin,” terang Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi. Peran Bank Sentral juga diperluas agar bisa ikut mendukung penanganan Covid-19 dengan salah satunya, membeli obligasi pemerintah. Hal tersebut bukanlah praktik yang dilarang, terutama dalam ketidakpastian situasi seperti yang terjadi saat ini. Kebijakan fiskal untuk memberi stimulus perekonomian berakibat defisit APBN hingga 6,3 persen ekspansi. Diharapkan, kondisi ini berlangsung hingga akhir tahun ini. Setelah pandemi berakhir, pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal sampai 2022, dan di 2023, angka defisit akan kembali di bawah 3 persen. Defisit tersebut sebenarnya masih tergolong rendah jika dibanding negara lain. Menurut Luhut, yang terpenting adalah kebijakan tersebut digunakan secara benar dan tepat sasaran. Ia mencontohkan stimulus kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun, jaring pengaman sosial Rp 203,9 triliun, insentif pajak Rp 120,6 triliun, dan stimulus untuk UMKM yang mencapai Rp 123,46 triliun.

Menko Marves Luhut B Panjaitan yakinkan investor kondisi ekonomi nasional akan membaik 

Jakarta (WartaMerdeka) – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan lembaga pemeringkat kredit, Moody’s Investors Service, (20/7) untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan iklim investasi di Indonesia serta langkah pemerintah dalam mengelola keuangan di tengah situasi sulit akibat pandemi.

Luhut menyatakan penanganan Covid-19 semakin membaik, karena secara nasional angka recovery rate adalah 52,5 persen, dengan 24 provinsi memiliki angka recovery rate di atas 50 persen.  Ke depan, pemerintah akan fokus mengawasi penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, karena 6 provinsi tersebut menyumbang hingga 70 persen dari jumlah kasus nasional.

 “Berbagai bantuan dan stimulus juga sudah disiapkan untuk membantu perekonomian nasional. Sejauh ini total sudah Rp 695,2 triliun disiapkan pemerintah untuk memberi stimulus ekonomi, termasuk jaring pengaman sosial yang menjangkau hingga 40 persen masyarakat miskin,” terang Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi.

Peran Bank Sentral juga diperluas agar bisa ikut mendukung penanganan Covid-19 dengan salah satunya, membeli obligasi pemerintah. Hal tersebut bukanlah praktik yang dilarang, terutama dalam ketidakpastian situasi seperti yang terjadi saat ini. Kebijakan fiskal untuk memberi stimulus perekonomian berakibat defisit APBN hingga 6,3 persen ekspansi. Diharapkan, kondisi ini berlangsung hingga akhir tahun ini. Setelah pandemi berakhir, pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal sampai 2022, dan di 2023, angka defisit akan kembali di bawah 3 persen.

Defisit tersebut sebenarnya masih tergolong rendah jika dibanding negara lain. Menurut Luhut, yang terpenting adalah kebijakan tersebut digunakan secara benar dan tepat sasaran. Ia mencontohkan stimulus kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun, jaring pengaman sosial Rp 203,9 triliun, insentif pajak Rp 120,6 triliun, dan stimulus untuk UMKM yang mencapai Rp 123,46 triliun.

Pemerintah juga akan mendorong investasi agar lebih banyak masuk ke Indonesia, serta mempercepat proses investasi yang sudah masuk agar bisa segera direalisasikan, terutama di bidang hilirisasi. Kemudahan berinvestasi juga diyakini akan semakin baik dengan adanya Omnibus Law yang prosesnya masih berjalan di DPR-RI.

Selama periode 2015-2019, total investasi di hilirisasi tambang sudah mencapai 40 miliar dollar AS. Ekspor besi dan baja sendiri bisa menembus angka 9 miliar dollar AS. Sedangkan untuk sektor nikel, nilai ekspornya sudah mencapai 14 miliar dollar AS. Sektor ini akan sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia ke depan (dh).