Hadapi Limbah B3, KLHK Selalu Ingatkan Pelaku Usaha

Jakarta (WartaMerdeka) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK melalui Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, gelar Bimbingan Teknis Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 (10-12/8), untuk para pelaku usaha dan institusi-institusi pengelola lingkungan hidup, bertujuan sosialisasi tata cara pemulihan lahan terkontaminasi dan tanggap darurat limbah B3. Rosa Vivien Ratnawati selaku Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 pada pembukaan bimbingan teknis secara virtual, berpesan kepada para pelaku usaha dan atau kegiatan untuk selalu melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan/regulasi, tak hanya di hulu saja (penyimpanan, pengurangan, pengangkutan, pengumpulan), namun juga harus concern/peduli terhadap aspek hilirnya berupa pemulihan dan penanggulangan kedaruratan Limbah B3.

Sosialisasi pemulihan lahan dan mitigasi limba B3 terus dilakukan KLHK dari hulu hingga hilir

Jakarta (WartaMerdeka) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK melalui Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, gelar Bimbingan Teknis Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 (10-12/8), untuk para pelaku usaha dan institusi-institusi pengelola lingkungan hidup, bertujuan sosialisasi tata cara pemulihan lahan terkontaminasi dan tanggap darurat limbah B3.

Rosa Vivien Ratnawati selaku Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 pada pembukaan bimbingan teknis secara virtual, berpesan kepada para pelaku usaha dan atau kegiatan untuk selalu melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan/regulasi, tak hanya di hulu saja (penyimpanan, pengurangan, pengangkutan, pengumpulan), namun juga harus concern/peduli terhadap aspek hilirnya berupa pemulihan dan penanggulangan kedaruratan Limbah B3.

"Salah satu tugas berat yang dihadapi adalah pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi pada lahan tak bertuan atau tidak diketahui penanggungjawabnya. Untuk itu, perlu ada sinergi yang bagus antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 non institusi," ujar Vivien (10/8).

Menurut Vivien, data dari KLHK menunjukkan terjadinya peningkatan luasan lahan terkontaminasi Limbah B3 yang cukup signifikan selama kurun waktu 5 tahun mulai dari 2015 sampai 2019. Di 2015 luasan lahan terkontaminasi Limbah B3 sebesar 211.359,2 m2 dengan jumlah tonase yang harus dipulihkan 501.470,4 ton. Pada 2019 menjadi  840.024,85 m2 dengan jumlah tonase Limbah B3 dan tanah terkontaminasi Limbah B3 yang harus dipulihkan 890.316,44 ton.

Sumber penyebab kontaminasi lahan sektor institusi berasal dari kegiatan sektor pertambangan, energi dan migas, manufaktur, agroindustri dan jasa. Sedangkan lahan terkontaminasi non institusi sebagian besar adalah dari kegiatan kecil masyarakat, antara lain dari Penambangan Emas Skala Kecil (PESK), peleburan logam skala kecil, kegiatan recycle barang elektronik bekas, dan lain-lain.

"Meningkatnya luas lahan terkontaminasi Limbah B3 di Indonesia mengindikasikan bahwa masih ada permasalahan di bagian hulu pengelolaan Limbah B3," terangnya. Maka, diminta agar aspek pencegahan perlu dilakukan secara optimal. Hal lain yang juga menjadi poin penting dan juga harus dipahami oleh para pemangku kepentingan/pelaku usaha adalah pelaksanaan penanggulangan kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 harus dilakukan sesuai prosedur/tindakan yang sesuai ketentuan. Sementara itu, pemahaman mengenai hal tersebut belum dimiliki secara merata dan seragam oleh stakeholders terkait.

Oleh karenanya, KLHK melalui Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 terus berupaya  membangun sarana berbagi informasi dan pengetahuan dalam bidang pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 dan sistem tanggap darurat Limbah B3, baik melalui pembinaan teknis seperti ini, juga dengan berbagai media seperti virtual di website, dapat diakses melalui  http://pemulihanlb3.info/database-2018 (ma).