Persulit Penyelidikan, Kepala Desa Diancam Penjara 10 Tahun Dan Denda 5 Milyar

Babel (WartaMerdeka) – Kepala Desa Cit, Kecamatan Riausilip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Babel, berinisial AD (51 tahun), ditetapkan sebagai tersangka karena menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Tim Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Gakkum KLHK. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Babel (2/9). Hariyanto, Kepala Seksi III Gakkum KLHK Wilayah Sumatera menyebut, penetapan AD sebagai tersangka bermula dari Operasi Jaga Bumi, Balai Gakkum Sumatera berhasil menangkap HS (43 tahun) pelaku penambang ilegal di dalam kawasan Hutan Produksi Sungailiat Mapur dan HN (47 tahun).

Pasal untuk menjerat pihak yang menghalangi Tim Gakkum KLHK baru pertama kalinya diterapkan 

Babel (WartaMerdeka) – Kepala Desa Cit, Kecamatan Riausilip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Babel, berinisial AD (51 tahun), ditetapkan sebagai tersangka karena menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Tim Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Gakkum KLHK.  

Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Babel (2/9). Hariyanto, Kepala Seksi III Gakkum KLHK Wilayah Sumatera menyebut, penetapan AD sebagai tersangka bermula dari Operasi Jaga Bumi, Balai Gakkum Sumatera berhasil menangkap HS (43 tahun) pelaku penambang ilegal di dalam kawasan Hutan Produksi Sungailiat Mapur dan HN (47 tahun).

"Saat petugas akan menyita barang bukti, AD bersama puluhan warga mendesak petugas untuk tidak membawa 3 excavator. Mereka juga mengintimidasi supir-supir 3 truk trailer yang akan mengangkut barang bukti. Mereka mengancam jika tetap masuk ke lokasi, trailer akan dibakar. Tindakan ini merupakan upaya menghalang-halangi dan/atau menggagalkan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik KLHK," ujar Haryanto di Pangkalpinang.

Gakkum KLHK akan mempersangkakan AD dengan Pasal 102 Ayat1 Jo. Pasal 22 Undang-Undang No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukum penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Penegakan hukum pidana terkait dengan menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan dan/atau penyidikan,  pertama kalinya diterapkan oleh penyidik Gakkum KLHK. Jadi, kasus hukum AD menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak yang menghalang-halangi dan/atau mengagalkan aparat penegakan hukum yang sedang bertugas (lw).