KLHK Apresiasi Putusan PN Suka Makmue Tolak Perlawanan PT Kallista Alam

Nagan Raya/Sumbar (WartaMerdeka) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue terdiri dari Ngatemin, SH., MH selaku Hakim Ketua, Rosnainah, SH., MH d

Pelanggaran karhutla oleh perusahaan akan terus diselidiki pihak KLHK

Nagan Raya/Sumbar (WartaMerdeka) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue terdiri dari Ngatemin, SH., MH selaku Hakim Ketua, Rosnainah, SH., MH dan Edo Juniansyah, SH selaku Hakim Anggota menolak gugatan perlawanan dari PT Kallista Alam. Selain menolak, Majelis Hakim juga menghukum PT KA membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,4 Juta.

Gugatan perlawanan dilakukan karena Putusan PN hingga MA dirasakan tidak adil oleh PT KA, dimana saat ini perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan dalam proses Eksekusi.

Jasmin Ragil Utomo selaku Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK tidak akan berhenti mengejar pelaku karhutla. Walaupun karhutla sudah berlangsung lama, akan tetap ditindak. “Kita dapat melacak jejak-jejak dan bukti karhutla sebelumnya dengan dukungan ahli dan teknologi,” ucap Jasmin.

Karhutla merupakan kejahatan serius karena berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem serta pada wilayah luas dalam waktu yang lama. Tidak ada pilihan lain agar pelaku jera harus kita tindak sekeras-kerasnya.

“Kita akan gunakan semua instrumen hukum agar pelaku karhutla ini jera, termasuk kemungkinan pencabutan izin, ganti rugi, denda, penjara dan pembubaran perusahaan” tegas Jasmin.

Saat ini sudah ada 19 perusahaan yang terkait karhutla digugat oleh KLHK. Sudah ada 9 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), dengan nilai gugatan mencapai Rp. 3,15 Trilyun. Jumlah perkara karhutla yang kita gugat akan bertambah terus (dh).