Labuan Bajo/NTT (WartaMerdeka) – Sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, pengembangan berbagai sarana dan prasarana di Labuan Bajo, K
 |
| Labuan Bajo akan miliki pusat kegiatan usaha parekraf lengkap sebagai ikon baru bagi wisatawan |
Labuan Bajo/NTT (WartaMerdeka) – Sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, pengembangan berbagai sarana dan prasarana di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dikebut. Salah satu yang akan menjadi magnet daya tarik wisatawan mancanegara (wisman) dan nusatara (wisnus) nantinya, adalah Creative Hub Puncak Waringin.
Lokasi ini akan menjadi wadah interaksi, inkubasi bisnis, serta riset dan pengembangan bagi para pelaku ekonomi kreatif/ekraf di Kabupaten Manggarai Barat. Pembangunan Creative Hub Puncak Waringin yang difasilitasi Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat/PUPR telah berlangsung sejak Maret 2020, dan kini mencapai fase dua pembangunan. Pekerjaan struktur fisik bangunan diproyeksikan rampung pada akhir 2020.
Baru saja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) gelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Creative Hub Puncak Waringin di Kantor Bupati Manggarai Barat (12/11).
"Rakor ini dilaksanakan untuk menggencarkan koordinasi antar pemerintah pusat, pemda dan pihak swasta dalam rangka percepatan pembangunan dan pengelolaan Creative Hub Puncak Waringin. Harapannya, bulan Februari nanti ketika Presiden berkunjung, Creative Hub Puncak Waringin telah siap beroperasi," ujar Deputi Bidang Koordinasi Parekraf Kemenko Marves Odo Manuhutu.
"Creative Hub Puncak Waringin akan dilengkapi dengan pusat suvenir dan rumah tenun. Ini untuk mengakomodir kebutuhan pemasaran produk UMKM, serta menciptakan added value dimana hal yang akan menarik perhatian turis tidak terbatas pada produk itu sendiri, namun juga untuk melihat prosesnya, seperti pembuatan kain tenun," jelas Hari Sungkari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Rakor ini juga turut membahas program Bela Pengadaan, diinisiasi Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Program ini sinergikan pemerintah pusat dan daerah agar melakukan belanja langsung terhadap UMKM dan UKM.
"Belanja pemerintah merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh aktor UMKM di masa pandemi ini. Sesuai Surat Edaran LKPP No. 30, sebanyak 40 persen belanja APBN harus direncanakan untuk usaha kecil. Selain itu, sekarang penyedia tidak lagi harus berbentuk badan usaha, namun juga bagi perorangan," papar Sekretaris Utama LKPP Setya Budi Arijanta (ma).
.jpeg)
