loading...
Home » » Indonesia Berusaha Optimalkan Keselamatan Kesejahteraan Pelaut

Indonesia Berusaha Optimalkan Keselamatan Kesejahteraan Pelaut

Posted by WARTA MERDEKA on 2021-02-18

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Basilio Dias Araujo
Jakarta (WartaMerdeka) – "Indonesia telah meratifikasi konvensi Port States Measures Agreement (PSMA) melalui Perpres Nomor 4/2016 dan Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) melalui Perpres Nomor 18/2019. Namun saat ini belum meratifikasi ILO C188 dan CTA 2012 sehingga belum memberikan perlindungan maksimal bagi illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) dan awak kapal perikanan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Basilio Dias Araujo saat jumpa pers virtual (17/2).

Sebagai kementerian koordinator membawahi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Basilio mengaku telah melakukan beberapa hal untuk mengatasi permasalahan tersebut. "Kemenko Marves telah memfasilitasi Kemenhub, KKP dan Kemenakertrans untuk mencoba memperbaiki tata kelola kepelautan sesuai aturan internasional yang ada," jelasnya.

Karena, keselamatan dan kesejahteraan pelaut terus menjadi perhatian pemerintah. "Kami di Kemenko Marves memberikan perhatian khusus bagi pekerja di sektor maritim," tambahnya. Mengutip data dari Kemenhub 8 Februari 2021, ada hampir 1,2 juta pelaut Indonesia baik bekerja di kapal perikanan maupun kapal niaga. "Dari jumlah tersebut, ILO (International Labour Organization) mencatat bahwa Indonesia adalah penyuplai pekerja perikanan di Indonesia," tutur Basilo.

Namun ironisnya, jumlah kasus eksploitasi, penelantaran atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi mereka masih cukup tinggi. "Sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2020 tercatat ada 5.371 kasus penelantaran dan eksploitasi bagi pelaut dan awak kapal perikanan," beber Basilio. Ini diperparah dengan regulasi nasional yang masih belum mengacu pada regulasi internasional serta belum diratifikasinya konvensi-konvensi kunci untuk perlindungan awak kapal perikanan.

Khusus untuk konvensi ILO C188 yang mengatur bentuk-bentuk perlindungan kepada awak kapal perikanan dan mekanisme untuk memastikan kapal ikan mempekerjakan awak kapal dengan kondisi yang layak, Basilio menyatakan Kemenko Marves telah mendorong Kemenakertrans bersama kementerian/lembaga terkait untuk segera meratifikasi. "Menlu sudah mengatakan ini sedang dalam proses," sambungnya.

Kemudian mengenai desakan beberapa pihak agar pemerintah menghentikan sementara pengiriman pekerja ke luar negeri, menurut Basilio ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. "Menhub dalam London Summit on Crew Change dan usulan  resolusi PBB dari Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan turun-naiknya kru kapal agar mereka tidak tertahan di kapal melebihi ketentuan ILO maksimal 12 bulan," kisahnya.

Sementara itu, PBB mencatat sudah ada sekitar 400.000 ABK yang bekerja melebihi waktu 12 bulan. "Dengan demikian, pasti banyak yang stress, akhirnya rebut. Dan kalau kita sering dengar, terutama di kapal-kapal ikan, banyak kejadian warga negara kita juga menjadi korban," keluh Basilio.

Usulan resolusi PBB mengenai naik-turunnya ABK, menurutnya, adalah solusi dari Pemerintah Indonesia untuk mencegah konflik di kapal yang akhirnya bermuara pada pelanggaran HAM. "Dengan komitmen ini seharusnya Indonesia tidak boleh melakukan moratorium terhadap ABK yang akan bekerja di luar negeri. Selain itu, tambahnya, pihak Kemenko Marves akan terus mendorong dan memfasilitasi penyempurnaan regulasi yang melindungi hak-hak para pelaut,” tegasnya.

Selain dalam konteks perlindungan hak pekerja di sektor kelautan, resolusi crew change di PBB untuk memfasilitasi naik-turunnya ABK, ini dapat menambah potensi pendapatan negara antara Rp 4,9-9,8  triliun setahun. "Bila kita bisa fasilitasi naik turunnya pelaut di Pelabuhan Batam, Merak, Bali dan Makassar, maka negara akan berpotensi memperoleh masukan dari pengeluaran mereka selama di Indonesia. Tapi dalam kondisi pandemi seperti ini kita juga siapkan peralatan standar pencegahan Covid 19 sesuai aturan IMO dan WHO," terang Basilo.

Mengenai agen tenaga kerja kepelautan, pemerintah berupaya menegakkan hak memperoleh upah yang layak bagi para ABK asal Indonesia. "Pendekatan yang dilakukan adalah menjadikan manning agency sebagai partner untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih luas. Tapi kita terapkan mutual recognition agreement antarpemerintah yang mensyaratkan agen ketenagakerjaan  mereka harus memberikan upah sesuai upah minimum di negara-negara tersebut,” ungkap Basilio (dh).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link WARTA MERDEKA

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Warta Merdeka Indonesia