Mahfud MD: Pemerintah Sungguh-Sungguh Ingin Papua Lebih Maju

Pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun Papua agar lebih maju, misalnya dengan menyediakan anggaran khusus. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator

Menkopolhukum Mahfud MD bersama sejumlah tokoh Papua

Jakarta (WartaMerdeka) – Pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun Papua agar lebih maju, misalnya dengan menyediakan anggaran khusus. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat membahas perkembangan situasi di Papua bersama Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (Forkada) Provinsi Papua, di Istana Ballroom, Hotel Sari Pacific, Jakarta (22/21).

Menurut Mahfud, dibutuhkan peran serta Kepala Daerah dan DPRD serta tokoh-tokoh masyarakat Papua untuk eliminir eskalasi keamanan dan kemajuan masyarakat Papua. “Tudingan pengamat luar, tidak benar. Karena keseluruhan sumbangannya pada Indonesia hanya 12 Triliun, pemerintah sudah keluarkan 46 Triliun setiap tahun, dan itu teraudit,” ucap Mahfud.

Bahkan, Mahfud mengatakan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Inpres Nomor 9/2020 tentang percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat agar pembangunan di provinsi paling Timur Indonesia ini berjalan komprehensif, terpadu dan terukur. Agar ada kemajuan yang bisa dilihat bersama-sama.

“Terkait itu pemerintah sedang memproses Revisi UU tentang Otsus, terfokus pada dua pasal saja. Yaitu pasal 34 tentang dana Otsus, dari sebelumnya 2 persen dinaikkan jadi 2,25 persen dana alokasi umum. Pasal 76 menyangkut pemekaran provinsi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Saat ini sedang dalam proses legislalasi, sudah di DPR dan targetnya sebelum November selesai, karena dana Otsus maksimal sampai 21 November,” tambahnya.

Memko Polhukam mengajak Kepala-Kepala Daerah dan DPRD setempat agar memberikan dukungan, masukan agar hasilnya nanti lebih sempurna. Menanggapi hal tersebut,  Bupati Jayapura Mathius Awaitouw sebagai Ketua Forum mendukung langkah strategis pemerintah pusat untuk tanah Papua. 

“Ada sembilan wilayah Kabupaten Kota se-Tanah Tabi dan Saireri yang saat ini masuk dalam provinsi induk yaitu Provinsi Papua. Papua perlu kesejahteraan yang cepat dan menurut kami Otsus jadi solusi terbaik. Itu sebabnya kami para Kepala Daerah se-Tabi dan Saireri siap menyambut Inpres 9/2020,” tekad Mathiusa.

Sementara Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo mengusulkan agar dana Otsus berlanjut dan dibentuk satu badan khusus untuk tangani dana Otsus dan tidak lagi lewat pemerintah. Di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD, Abisai Rollo menegaskan komitmennya terhadap NKRI. “Bagi kami bukan NKRI harga mati, karena kalau harga mati masih bisa ditawar-tawar. Kami tidak bisa ditawa-tawar, NKRI sampai mati,” ungkap Abisai Rollo.

Hjadir dalam acara ini, Kepala BSSN yang juga mantan Pangdam Papua, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono yang juga mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri, Staf Khusus Menko Polhukam, tokoh perempuan Papua, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Ketua PW GKI Provinsi Papua serta tim pemekaran Provinsi Papua (lw).