Kondisi keselamatan pelayaran di sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura tahun lalu cukup membuat prihatin. Sepanjang 2020, telah terjadi tiga kali k
 |
| TNI AL bersama angkatan laut negara sahabat selalu melakukan kerjasama untuk menjaga keamanan Selat Malaka dan Selat Singapura |
Ini menjadi perhatian serius pemerintah, tepatnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang langsung mengadakan rapat koordinasi di Batam (26/2), untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Staf ahli Menteri Bidang Hukum Laut Kemenko Marves Okto Irianto mengatakan, pembahasan difokuskan pada masalah jaminan keamanan dan keselamatan kapal di Selat Malaka dan Singapura, khususnya bagaimana mengoptimalkan pelayanan pemanduan demi mengurangi risiko kecelakaan. Rakor juga soroti kerja sama pengelolaan Selat Malaka dan Singapura, regulasi, penyelenggaraan kenavigasian, serta rekomendasi peningkatan kualitas layanan pandu kapal.
Penasehat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Marsetio, Staf Khusus Menko Marves Bidang Politik dan Keamanan Fred Lonan, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Soerjanto Tjahjono, Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan, pejabat Unit-unit Pelaksana Teknis Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepala Staf dan Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada I TNI AL, serta perwakilan dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Pusat Hidro-oseanografi TNI AL (Pushidrosal) dan Pelindo I, ikut serta dalam rakor. .
“Kecelakaan yang dialami MV. Shahraz, MV. Samudra Sakti I, dan MV. Tina I yang terjadi sepanjang tahun lalu perlu menjadi perhatian Indonesia sebagai negara berdaulat. Jaminan keselamatan navigasi bagi kapal yang berlayar melalui perairan Indonesia serta perlindungan lingkungan maritim adalah salah satu bentuk perwujudan kedaulatan Indonesia,” ujar Marsetio, yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Laut.
Diplomat Muda dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rama Kurniawan menyebut, keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura selama ini dikelola melalui kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui Kelompok Ahli Teknis Tiga Negara (Tripartite Technical Expert Group/TTEG). Kelompok ahli ini telah terbangun sejak 1977.
"Sejak 2007, pola kerja sama diperkuat dengan adanya Mekanisme Kerja Sama (Cooperative Mechanism/CM) yang mempertemukan tiga negara pantai tersebut dengan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) dan anggota komunitas maritim dunia lainnya," tambahnya.
Salah satu bentuk upaya meningkatkan keselamatan pelayaran khususnya di wilayah Selat Malaka dan Singapura adalah pelayanan lalu lintas kapal/VTS (Vessel Traffic Service). Layanan VTS yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi, dan perlindungan lingkungan, melalui pemantauan lalu lintas dan interaksi dengan kapal menggunakan sarana teknologi digital dan perangkat radio.
Mengenai hal ini, Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan yang mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menjelaskan, Indonesia tengah menyusun Kertas Informasi mengenai VTS Batam dan VTS Dumai untuk memperkenalkan secara resmi dua VTS Indonesia ini ke Organisasi Maritim Internasional/IMO. Sebelumnya, fasilitas layanan VTS tersebut telah diperkenalkan ke Singapura dan Malaysia melalui Tripartite Technical Expert Group (TTEG) sejak 2018.
Lebih jauh, perwakilan dari TNI AL menyampaikan, operasi yang terus dijalankan TNI dan militer Malaysia, Singapura, dan Thailand sejak 2004 telah berhasil menurunkan gangguan keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura, termasuk maraknya kasus perompakan kapal yang sempat terjadi beberapa tahun sebelumnya.
Rakor dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke Vessel Traffic Service (VTS) Batam yang dipimpin Asisten Deputi Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenko Marves Nanang Widiyatmojo “VTS Dumai dan VTS Batam punya lokasi strategis untuk memantau lalu lintas pelayaran di sepanjang Selat Malaka dan Selat Singapura. Sarana prasarana dan sumber daya manusia di dua VTS ini harus terus ditingkatkan, sehingga dapat turut menjalankan fungsi keselamatan pelayaran internasional,” papar Nanang.
Sementara ini, Direktur Navigasi Pelayaran Kemenhub Hengki Angkasawan menambahkan, kewenangan mengawasi lalu lintas kapal yang melalui dua selat tersebut dipegang oleh tiga VTS yang dikelola Malaysia dan Singapura. Padahal, dalam sehari rata-rata ada 100-an kapal yang melintas di wilayah Batam.
Untuk memanfaatkan VTS Indonesia dalam keselamatan pelayaran, Nanang menegaskan, "Kemenko Marves akan mengawal percepatan usulan pemanfaatan VTS Batam dan VTS Dumai untuk pemantauan lalu lintas Selat Malaka dan Singapura ke Sidang Komite Keselamatan Maritim/MSC IMO di 2022". Bila usulan ini dapat diterima oleh IMO, lanjutnya, maka Indonesia dapat lebih memegang peranan dalam pengelolaan keselamatan di Selat Malaka dan Singapura.
Menurut Nanang, pelayaran internasional melalui Selat Malaka dan Selat Singapura adalah salah satu urat nadi utama perekonomian global. Selain meningkatkan keamanan dan keselamatan, pada masa mendatang diharapkan pelabuhan dan perusahaan-perusahaan bisa meningkatkan frekuensi dan kualitas pelayanan terhadap kapal (ma).
Foto: Dok. Koarmada 2
.jpeg)
