Presiden: Jangan Buat Malu Negara Karena Tak Bisa Atasi Karhutla

"Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini, monitoring di area-area yang rawan hotspot. Kita pasti sudah tahu mana sih area yang rawan, mana

Presiden Jokowi pimpin langsung pengarahan penanganan karhutla dari Istana Negara

Jakarta (WartaMerdeka) –  "Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini, monitoring di area-area yang rawan hotspot. Kita pasti sudah tahu mana sih area yang rawan, mana yang harus diwaspadai. Update informasi setiap hari sehingga kondisi harian dilapangan itu terpantau setiap hari. Manfaatkan teknologi untuk monitoring ini dan pengawasan dengan sistem dashboard,” kata Presiden Jokowi secara  secara hybrid (luring dan daring) dihadapan lebih dari 300 orang dari Istana Negara, Jakarta (22/2).

Tampak hadir dalam arahan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 2021 ini, Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota wilayah Rawan Karhutla )kebakaran hutan dan kahan) beserta Pangdam/Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, dan para pelaksana teknis lapangan BPBD, Kepala UPT lingkup KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) serta Koordinator dan Kepala Daerah Operasi Manggala Agni.

Dalam arahannya Presiden meminta para Menteri/Pimpinan lembaga, Pimpinan daerah dan penegak hukum untuk memprioritaskan upaya pencegahan karhutla, melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot, dan pemantauan kondisi harian di lapangan. “Hati-hati, begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta, atau milyar tapi saya pastikan larinya pasti ke angka triliun. Hati-hati, belum kerusakan ekologi dan ekosistem kita," pesan Presiden.

Presiden juga meminta agar infrastruktur monitoring dan pengawasan karhutla harus sampai bawah. "Libatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala desa dalam penanganan karhutla. Ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat," minta Jokowi.

Kemudian Presiden meminta para menteri/pimpinan lembaga, pimpinan daerah dan penegak hukum untuk mencari solusi yang permanen agar korporasi dan masyarakat tidak membuka lahan lagi dengan cara membakar Karena, 99% karhutla adalah ulah manusia, baik disengaja maupun tidak, karena kelalaian. Dan motif utamanya selalu satu, ekonomi. 

“Karena saya tahu bahwa pembersihan lahan lewat pembakaran itu adalah cara paling murah. Jadi ini harus mulai diberikan edukasi kepada masyarakat dan perusahaan korporasi untuk tidak melakukan hal tersebut," tegas Presiden. Dan, ditekankan agar pada penanggulangan karhutla jangan membiarkan api membesar. Harus cepat tanggap dan jangan terlambat, sehingga api sulit dikendalikan.

"Kita semuanya harus tanggap, Gubernur, Bupati, Walikota harus tanggap, Pangdam, Danrem, Dandim tanggap, Kapolda, Kapolres tanggap. Ini sebetulnya hanya masalah respon yang cepat saja kok, kalau kita merespon ketika api baru kecil, Rampung," terang Presiden.

Oleh karenanya, Jokowi mengingatkan lagi agar jangan sampai kejadian karhutla berulang membuat malu Indonesia di ASEAN Summit. "Saya titip itu, malu kita. Dipikir kita enggak bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa. Tadi sudah disampaikan Pak Menko Polhukam sudah turun 88 persen. Kalau bisa ditingkatkan lagi dari angka itu," sarannya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut telah terjadi penurunan karhutla secara signifikan pada 2020. Di 2019 tercatat luas kebakaran cukup tinggi dibanding 2016, 2017, dan 2018, yakni seluas 1.649.258 hektar. Meskipun ini masih jauh lebih kecil jika dibandingkan luas karhutla pada 2015 mencapai 2,61 juta hektare. 

"Pada tahun 2020, luas kebakaran hutan dan lahan tercatat hanya 296.942 hektare. Menurun sangat signifikan jika dibandingkan tahun 2019. Artinya (menurun) 82 persen. Jika dibandingkan dengan kebakaran hutan tahun 2015 berarti menurun sebesar 88,63 persen," ungkap Mahfud (ma).