loading...
Home » » KLHK Kawal Penanganan Terpadu Pasca Banjir Kalsel

KLHK Kawal Penanganan Terpadu Pasca Banjir Kalsel

Posted by WARTA MERDEKA on 2021-03-12

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam rehabilitasi hutan dan lahan guna atasi banjir
Jakarta (WartaMerdeka) – "Dari sisi KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), ada beberapa aspek perencanaan yang diharapkan bisa menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan sekaligus penanganannya, diantaranya aspek perencanaan, rekayasa teknis/engineering, vegetatif, sosial, regulasi, serta penegakan hukum," ujar Wakil Menteri LHK Alue Dohong, usai rapat koordinasi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Selatan/Kalsel, Safrizal ZA dan jajarannya di kantor Pemprov Kalsel Banjarbaru (10/3).

Alue menyampaikan penanganan pasca banjir di Kalsel ini tidak hanya sektoral di KLHK saja, melainkan kerja kolaboratif yang terintegrasi. Dilakukan bersama-sama antara K/L (kementerian dan lembaga), pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga swasta.

Di KLHK sendiri, ada enam Direktorat Jenderal terkait yang terlibat dalam penanganan pasca banjir di Kalsel untuk jangka pendek. Keenam Eselon I tersebut yaitu Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, serta Ditjen Penegakan Hukum LHK.

"Tahun ini kita ada kurang lebih 24 kegiatan dengan total anggaran dari APBN kurang lebih Rp. 83,37 Milyar, yang akan dilaksanakan oleh 6 Ditjen tadi," tuturnya. Sementara  peran swasta terkait dengan KLHK yaitu pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, mereka berkewajiban  merehabilitasi DAS (daerah aliran sungai). Selain itu, ada kewajiban rehabilitasi oleh pemegang izin perkebunan. Kurang lebih Rp. 556 Milyar dalam jangka pendek tahun ini akan dilakukan oleh dunia usaha.

"Jadi kewajiban mereka itu merehabilitasi DAS Barito yang meliputi Kalsel dan Kalteng. Tahun ini, kita fokuskan mereka merehabilitasi DAS yang ada di Kalsel," tambahnya. Pj. Gubernur Kalsel, Safrizal ZA menyampaikan, kini pihaknya tengah fokus rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersangkutan langsung terhadap masyarakat. Dalam jangka pendek, dilakukan perbaikan sarana prasarana seperti jembatan, dan akses jalan yang sempat terputus.

"Melalui pertemuan ini, kami mohon dukungan KLHK terhadap rencana strategis di Kalsel diantaranya pemulihan DTA Riam Kiwa, pembangunan bendungan Pancur Hanau, dan usulan penetapan Kawasan Hidrologis Gambut di Kalsel," papar Safrizal. Terkait RHL (rehabilitasi hutan dan lahan), Safrizal menyebut perlunya melibatkana masyarakat. Selain upaya perbaikan DAS di hulu, masyarakat juga perlu diajak untuk menerapkan pola tanam yang lebih ramah lingkungan.

Alue Dohong sempat melihat RHL yang pernah dibantu KLHK pada 2019 di wilayah kerja BPDASHL Barito di Kabupaten Tanah Laut. Pada lokasi seluas 949 hektar tersebut, dibagi menjadi 4 blok dengan pola intensif, masing-masing 1.100 pohon, yang ditanami jenis karet, kemiri, jengkol, durian, dan lain-lain.

Melalui bantuan  KLHK, mulai 2019 dibangun sarana MCK, Biodigester, dan IPAL domestik dengan kapasitas untuk 800 jiwa. Kemudian, pada 2020 KLHK melanjutkan pembangunan MCK dan IPAL domestik dengan kapasitas 800 jiwa lagi, ditambah pembangunan ekoriparian sebagai upaya penataan lingkungan di sempadan sungai kawasan Pondok Pesantren Darul Hijrah. Biogas yang dihasilkan oleh biodigester digunakan sebagai substitusi bahan bakar untuk memasak di Pondok Pesantren tersebut.

Terimakasih sudah membaca & membagikan link WARTA MERDEKA

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Warta Merdeka Indonesia