Bamsoet Minta Negara Tutup Pintu Damai Bagi Teroris OPM

"Ketika saya membuat pernyataan untuk mendorong negara segera bersikap tegas terhadap teroris OPM di Papua, rangkaian aksi tidak berperikemanusiaan m

Bamsoet (paling depan) sangat geram melihat aksi brutal teroris OPM 

Papua (WartaMerdeka) – "Ketika saya membuat pernyataan untuk mendorong negara segera bersikap tegas terhadap teroris OPM di Papua, rangkaian aksi tidak berperikemanusiaan mereka telah menelan jumlah korban tewas sedikitnya 110 jiwa, meliputi warga sipil serta prajurit TNI-Polri," ucap Ketua MPR RI Bambang Soessatyo atau akrab disapa Bamsoet, dalam keterangan persnya (8/5).

Bamsoet menyerukan menolak penyelesaian masalah Papua dengan diskusi. Jadi, harus dengan tindakan tegas, mesti tidak merinci tindakan tegas apa yang dimaksud. Soal upaya pendekatan damai, Bamsoet pesimis. Ia mengajak segala pihak membuka catatan tentang berbagai upaya dan pendekatan damai yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua selama ini.

"Teroris OPM membunuh Kabinda Papua, membakar sekolah dan merusak properti warga. Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan teroris OPM membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan mereka leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?" tambah Bamsoet.

Upaya damai dilakukan zaman Presiden Habibie 1998-1999, misalnya. Kala itu, melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, Indonesia telah meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Habibie juga menyatakan masalah Papua diselesaikan lewat diplomasi. Lalu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999. Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, melalui staf khususnya, menyebut tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain cara damai. Padahal beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata. SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi. Bahkan, pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.

Di zaman Jokowi, sambung Bamsoet, banyak menahan diri menghadapi teroris OPM. Bamsoet mengklaim Jokowi melanjutkan pendekatan damai dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua. Bamsoet merinci, sejak menjabat Presiden, Jokowi setidaknya sudah sebelas kali mengunjungi Papua dan Papua Barat, serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua.

Jokowi menerapkan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serat optik Palapa Ring. Namun, negara tak boleh berdiam diri ketika pendekatan damai direspons dengan kekerasan. Menurut Bamsoet, penerapan sikap tegas terhadap teroris OPM di Papua mestinya dipahami sebagai inisiatif negara menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat. Komentar dan ratapan para elite serta para pemerhati di Jakarta selama ini terbukti tidak bisa menghentikan konflik di Papua (ma).