Di Masa Pandemi, Komisi IV DPR RI Dorong KLHK Perkuat Program Kemasyarakatan

Jakarta (WartaMerdeka) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK Siti Nurbaya beserta jajarannya dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) ser

Suasana rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan KLHK

Jakarta (WartaMerdeka) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK Siti Nurbaya beserta jajarannya dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Direksi Perhutani dan Inhutani, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI (26/8). Raker membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA.2020, Evaluasi Anggaran 2021, RKA K/L 2022, usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan isu aktual bidang LHK.

Siti menyampaikan, antisipasi terhadap segala situasi menghadapi Covid-19, sesuai arahan Presiden agar postur anggaran untuk tetap memakai asumsi kondisi sulit termasuk refocusing anggaran. Kebijakan ini dengan tetap berpegang pada sejumlah pakem, diantaranya mengedepankan prioritas nasional dan menjaga agenda-agenda bersama masyarakat.

Dengan begitu, dapat terjalin rasa saling membangun kepercayaan di tengah masyarakat bersama pemerintah. Selain itu, kegiatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat didahulukan, dan harus selaras dengan kegiatan-kegiatan menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

“Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas apresiasi, saran, arahan, dan catatan yang konstruktif dari Komisi IV DPR RI, serta akan kami perhatikan dan untuk menjadi tindak lanjut, terkait dengan program-program yang harus segera kita realisasikan. Saya sudah meminta Sekjen dan para Dirjen untuk segera merealisir kegiatan-kegiatan yang bersama masyarakat, termasuk bimbingan teknis, dialog, konsolidasi, dll. Saya minta Bulan September sudah harus riil dan jelas dilaksanakan,” jelas Siti.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengungkapkan, kita semua menyadari Covid-19 belum dapat diprediksi sampai kapan berakhir. Hal ini menjadikan kita harus bersikap untuk menghadapi ketidakpastian dan bersiap menghadapi tantangan global seperti ancaman perubahan iklim serta pemulihan ekonomi yang tidak merata.

“Hal tersebut menjadi tantangan besar. Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta KLHK dan BRGM untuk terus menyempurnakan kebijakan penganggaran, fokus kepada kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan,” minta Sudin.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP KLHK APBN TA 2020 diperoleh informasi realisasi pendapatan negara bukan pajak 2020 sebesar Rp. 5,6 T atau 106,6 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 4,747 T. Komisi IV DPR RI dalam hal ini memberikan apresiasi atas capaian PNBP.

Menteri LHK Siti Nurbaya

Realisasi Belanja Negara KLHK TA 2020 sebesar Rp. 7,196 T atau mencapai 93,96% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7,658 T. Sedangkan, realisasi penyerapan anggaran KLHK 2021 per 23 Agustus 2021 sebesar 46,28%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta KLHK berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran 2021, agar lebih baik dari 2020, yaitu sebesar 93,96%.

Sementara, Pagu Anggaran KLHK dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar Rp.7,120 T. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penambahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 KLHK sebesar Rp.6,369 T. Komisi IV DPR RI juga menerima penjelasan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang LHK Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 700 M.

Dalam kesimpulan Raker, Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk memprioritaskan pelaksanaan pembinaan kepada kelompok tani hutan pelaksana program Perhutanan Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Komisi IV DPR RI juga mendorong KLHK untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Perhutanan Sosial, untuk meningkatkan progresnya.

Secara khusus, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan efektivitas Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan. Kemudian, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka moratorium pemberian izin tambang Galian C di kawasan hutan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa (dh).