-->

Notification

×

Indeks Berita

Iklan

Pemerintah Pertajam Visi Pembangunan Maritim 2045

2022-09-11 | 12.34 WIB Last Updated 2022-09-11T05:34:24Z
Masih banyak pekerjaan rumah untuk optimalisasi sektor kemaritiman
Bogor/Jabar (WartaMerdeka) – “Perlu adanya pemahaman tentang konsep ekonomi maritim secara integral, komprehensif, dan riil. Oleh karenanya, dalam sesi pertama seminar ini, kita akan mengupas bagaimana konsep dari pembangunan ekonomi kemaritiman dan bagaimana kita mengukur ekonomi kemaritiman ini, sehingga dapat menjadi pendorong dalam pengambilan kebijakan pembangunan nasional Indonesia,” kata Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rifky Setiawan, beberapa hari lalu.

Menuju peringatan Hari Maritim Nasional 2022 melalui rangkaian Bulan Literasi Maritim, Kemenko Marves gelar seminar bertajuk Ekonomi Maritim Indonesia. Ekonomi maritim merupakan salah satu sasaran pembangunan dalam mendukung Visi Pembangunan Maritim Menuju Indonesia 2045. Pengembangan ekonomi maritim adalah salah satu kebijakan yang sangat strategis, oleh karena itu publik perlu memahami tentang konsep ekonomi maritim untuk pembangunan nasional Indonesia.


Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho menyampaikan, ekonomi maritim berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru. Pada dasarnya, kerangka konseptual pengembangan ekonomi maritim harus berbasis pada beberapa aspek, mencakup nilai historis, geografi, dan sosio-kultural masyarakat, heterogeneous capital, sistem yang kompleksitas dan kontradiksi, dan tata kelola yang proper.

“Kualitas SDM, infrastruktur, dan penguasaan teknologi menjadi kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi maritim,” tambah Agus. Tampak hadir dalam seminar ini Ahli Madya Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PREPS) BRIN, Purwanto.

Menurut Purwanto, nilai PDB kemaritiman Indonesia pada 2020 sebesar Rp1.212 triliun atau 11,31 persen dari PDB Nasional yang mencapai Rp10.722 triliun. NIlai PDB kemaritiman turun sekitar Rp19 triliun dari 2019 yang mencapai Rp1.231 triliun. Hal ini salah satunya disebabkan karena kinerja sektor nonmaritim tumbuh lebih tinggi dibandingkan sektor maritim. Namun, PDB Nasional pada 2020 justru mengalami peningkatan dari sebesar 11,25 persen menjadi 11,31 persen.

“Namun demikian, kontribusi PDB maritim terhadap PDB nasional pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari sebesar 11,25 persen pada tahun 2019 menjadi 11,3 persen di 2020. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam situasi goncangan seperti pandemi COVID-19, sektor ekonomi kemaritiman mampu menyerap efek gangguan dan menjadi penyangga perekonomian,” jelasnya.

Purwanto menyebut, penetapan target kontribusi maritim sebesar 12,5 persen di 2045. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia membutuhkan adanya peningkatan kapasitas klaster-klaster potensial yang mencakup sektor perikanan, energi baru dan terbarukan berbasis sumber daya kelautan, hilirisasi industri maritim, pengembangan industri bioteknologi kelautan, peningkatan kapasitas pelabuhan dan tol laut nasional maupun internasional.

“Kontribusi ekonomi maritim pada periode satu dekade terakhir terhadap ekonomi nasional menunjukkan pentingnya upaya kebijakan strategis bagi penguatan kedaulatan maritim dan juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan inklusif,” ungkapnya.

Akibat pandemi Covid-19 memang memberikan pengaruh besar di hampir seluruh sektor di Indonesia. Terkait ekonomi maritim, menurutnya Indonesia memerlukan kebijakan berkelanjutan yang lebih terukur, adaptif dan antisipatif dalam memfasilitasi sektor-sektor ekonomi kemaritiman untuk bisa berjalan lebih efektif dan efisien, serta lebih memiliki ketahanan dalam menghadapi potensi krisis di masa depan.

Pada dasarnya, terdapat tiga klaster strategis yang dapat mendongkrak nilai PDB maritim, yaitu perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan pariwisata. Sektor lainnya mencakup klaster bangunan laut, perhubungan, pertahanan dan keamanan, industri maritim, dan industri bioteknologi.
Perlu kebijakan berkelanjutan untuk penguatan sektor kemaritiman
Selain itu, terdapat juga klaster-klaster yang tidak teridentifikasi yang disebabkan, karena memang tidak adanya nilai kontribusi atau belum memiliki kontribusi pada nilai PDB maritim. Seminar ini dilakukan secara hybrid (luring dan daring), sambuti Hari Maritim Nasional pada 23 September mendatang (ma),

foto: Istimewa

Iklan

×
Berita Terbaru Update